Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional tahun 2025 berhasil menyentuh angka 78,58. Angka tersebut melampaui target nasional yang sebelumnya ditetapkan sebesar 76,49.
Pengukuran IKLH ini didasarkan pada empat komponen utama, yaitu kualitas air, udara, lahan, dan air laut. Secara umum, wilayah yang mendominasi daftar teratas merupakan daerah dengan tutupan hutan yang masih luas.
Provinsi di kawasan Indonesia Timur dan Kalimantan mendominasi peringkat sepuluh besar karena masih memiliki ekosistem alami yang terjaga. Kondisi ini membuktikan bahwa keberadaan hutan memegang peranan kunci dalam menjaga mutu lingkungan.
Daftar Provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tertinggi di Indonesia
Data Kementerian Lingkungan Hidup yang dihimpun GoodStats, Papua mendominasi berikut adalah daftar 10 provinsi yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi di Indonesia:
- Papua Pegunungan: 88,55
- Papua Tengah: 86,78
- Papua Barat Daya: 86,06
- Sulawesi Tengah: 86,06
- Kalimantan Utara: 85,99
- Maluku Utara: 85,09
- Papua Barat: 84,61
- Sulawesi Tenggara: 83,77
- Papua: 83,30
- Aceh: 82,39
Kawan GNFI, bisa dilihat dari daftar di atas bahwa mayoritas provisi di Papua memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik. Tinggi skor pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tekanan industrialisasi dan terjaganya bentang alam tropis.
Meskipun demikian, daerah timur sejatinya juga tidak lepas dari tantangan industrialisasi yang mulai masif, salah satunya pertambangan. Kawasan Papua, Maluku, dan Sulawesi memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Pertambangan dan kegiatan yang berpotensi merusak alam lainnya menjadi perhatian serius yang harus dikelola dengan bijak agar tidak merusak alam sekitarnya.
Menjaga Hutan Papua Pegunungan sebagai Penyangga Ekosistem
Papua Pegunungan mendapatkan skor IKLH yang mencapai 88,55. Wilayah beribu kota Wamena ini memiliki kawasan hutan luas yang membentang lebih dari 5,1 juta hektare.
Sebagian besar kawasan hutan di Papua Pegunungan difungsikan sebagai hutan lindung dan konservasi. Bentang alam pegunungan yang masih murni ini menjadi pondasi utama dalam menjaga kualitas udara dan air.
Secara keseluruhan, hutan di Tanah Papua merupakan the last warrior atau benteng terakhir stok karbon bagi Indonesia. Saat tutupan hutan di Jawa tersisa 18 persen, tutupan hutan Papua masih bertahan di atas 70 persen.
Fungsi vital ini membuat ekosistem Papua berfungsi sebagai penyangga atmosfer bumi dan produsen oksigen bagi kehidupan. Tanpa perlindungan terhadap hutan Papua, upaya menekan emisi gas rumah kaca nasional akan makin sulit.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan turut mendorong aksi Sub-Nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 di Papua Pegunungan. Program ini menargetkan sektor kehutanan untuk menyerap lebih banyak karbon ketimbang melepaskannya.
Tak hanya itu, KLH/BPLH terus menggalakkan aksi iklim daerah dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon bersama pemerintah daerah. Langkah ini penting agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.
Ancaman terhadap keberlangsungan hutan Papua juga makin nyata seiring ekspansi proyek pertanian, pertambangan, dan infrastruktur. Pada tahun 2025 saja, Papua Pegunungan mencatat kehilangan hutan alam sebesar 16.468 hektare.
Oleh karena itu, reboisasi serta pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi agenda mendesak di tingkat lokal. Kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar benteng ekologis ini tidak runtuh oleh eksploitasi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
