Sepeda motor dan mobil mungkin menjadi pemandangan harian yang memenuhi jalanan di berbagai kota besar di Indonesia. Saking banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi jalanan, kemacetan rasanya sudah menjadi “sahabat” karib bagi masyarakat di kota besar.
Namun, pemandangan semacam ini ternyata belum tercipta secara merata di seluruh kawasan tanah air. Berbanding terbalik dengan kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, atau Yogyakarta yang penuh sesak dengan kendaraan bermotor, beberapa tempat justru lebih “sepi”.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor secara nasional memang menembus angka puluhan hingga ratusan juta unit. Akan tetapi, di wilayah timur Indonesia justru sebaliknya.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia mendominasi daftar wilayah dengan kepemilikan kendaraan terendah. Dari sepuluh daerah paling buncit, lebih dari separuhnya berada di Pulau Papua.
Daftar 10 Provinsi dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Paling Sedikit
Ditinjau dari akumulasi seluruh jenis kendaraan bermotor, mulai dari mobil penumpang, bus, truk, hingga sepeda motor, berikut adalah 10 provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor paling sedikit di Indonesia berdasarkan data BPS:
- Papua Pegunungan: 44.913 unit
- Papua Selatan: 191.727 unit
- Papua Barat: 203.160 unit
- Papua Barat Daya: 236.689 unit
- Papua Tengah: 283.186 unit
- Kalimantan Utara: 411.648 unit
- Maluku Utara: 414.924 unit
- Maluku: 445.888 unit
- Sulawesi Barat: 497.406 unit
- Papua: 513.393 unit
Kawan GNFI, dari daftar di atas, provinsi-provinsi di Indonesia timur memenuhi daftar sebagai provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terendah di Indonesia. Rendahnya angka kepemilikan kendaraan disebabkan oleh banyak hal, salah satunya akibat kondisi geografis.
Sebagian besar bentang alam Papua, terutama wilayah pedalaman, didominasi oleh perbukitan terjal dan pegunungan tinggi. Kondisi fisik tanah tersebut membuat pembangunan akses jalan darat membutuhkan waktu, biaya, serta teknis rekayasa yang relatif rumit.
Selain bentang alam, tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah serta sebaran pemukiman yang terpisah jauh ikut berpengaruh. Pada daerah yang belum memiliki akses jalan terhubung, masyarakat lokal lebih banyak memilih moda transportasi udara atau sungai.
Tingkat perkembangan ekonomi daerah dan proses urbanisasi juga memicu terbatasnya kebutuhan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk membangun daerah-daerah timur Indonesia agar pembangunan menjadi lebih merata.
Menggenjot Pembangunan Jalan di Papua
Demi memangkas ketimpangan dan keterisolasian wilayah di Papua, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan. Fokus utama penanganan konektivitas darat ini diarahkan ke kawasan pedalaman, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.
Melansir dari rilis pers Kementerian PU, pembangunan jaringan jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi dasar ini berfungsi membuka akses daerah terisolasi sekaligus memperlancar distribusi logistik.
Konektivitas jalan yang memadai dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Dengan jalan yang terhubung, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pusat ekonomi dengan lebih mudah.
Pada sektor jalan dan jembatan, pemerintah melakukan peningkatan serta pembangunan ruas-ruas kunci. Beberapa di antaranya adalah peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer, pembangunan Jalan Towe Hitam–Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer, serta Jalan Oksibil–Iwur sepanjang 4,79 kilometer.
Pemerintah juga menyediakan alokasi preservasi jalan dan tanggap darurat untuk menjaga kemantapan jalur yang sudah ada. Langkah bertahap ini diharapkan dapat membuka akses konektivitas Papua Pegunungan secara berkelanjutan di masa depan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
