Pengolahan sampah menjadi listrik di Bantargebang, Kota Bekasi, sudah masuk tahap pembangunan. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam siaran pers pada Selasa, 20 Oktober 2026. Fasilitasnya dirancang mengolah sekitar 500 ribu ton sampah per tahun dan diproyeksikan menerangi lebih dari 55 ribu rumah.
Pembangunan PSEL Bantargebang dimulai lewat groundbreaking pada 26 Agustus 2026. Menurut pengembang proyek, PT Denera, pengerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana hingga pertengahan Oktober 2026. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri.
Per Oktober 2026, pekerjaan berada pada tahap pemancangan tiang pondasi, yaitu menanam tiang penopang bangunan ke dalam tanah. Tahap ini ditargetkan selesai pada November 2026, lalu dilanjutkan dengan pondasi dan struktur baja.
Fasilitas tersebut dirancang mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari. Jumlah itu setara dengan 70 persen dari total tumpukan sampah di Kota Bekasi, dan operasi komersialnya ditargetkan mulai pada semester pertama 2028.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa persoalan sampah di kota besar bisa diubah menjadi sumber tenaga. Menurutnya, kemandirian energi juga dapat lahir dari hal yang selama ini dianggap masalah.
“Namun, kemandirian energi tidak hanya dibangun dari apa yang ada di kebun. Kita juga bisa menghasilkan energi dari sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai masalah, yaitu sampah,” kata Dwi.
Bantar Gebang | Wikimedia | Foto: 22Kartika
Listrik dari Sampah untuk Lebih dari 55 Ribu Rumah
Listrik yang dihasilkan diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 55 ribu rumah tangga. Pembangunannya memakai skema investasi non-APBN, sehingga tidak membebani anggaran negara.
Seluruh daya listrik dari fasilitas ini akan dibeli PT PLN (Persero) lewat Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Dengan pembeli yang sudah pasti, hasil olahan sampah punya jalur yang jelas menuju rumah warga.
Selain listrik, proyek ini diharapkan memangkas kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir hingga 90 persen. Proyek ini juga diperkirakan membuka sekitar 1.000 lapangan kerja hijau atau green jobs bagi warga sekitar. Istilah tersebut merujuk pada pekerjaan yang ikut menjaga lingkungan.
Bagi kota padat seperti Bekasi, lahan kosong terbilang mahal. Penyusutan lahan pembuangan bisa meringankan beban dalam mencari tempat baru untuk menampung sampah.
PSEL Bogor Raya 1 Dibangun, Kurangi Sampah dan Buka Lapangan Kerja
PSEL Bogor Raya 1 dibangun | Foto: Kementerian Lingkungan Hidup
Langkah serupa juga berjalan di Bogor Raya. PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mulai dibangun lewat groundbreaking pada 17 September 2026. Proyek Strategis Nasional senilai Rp2,8 triliun ini ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan 2028. Peresmiannya dibarengi penandatanganan PJBL dengan PLN.
Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bogor Raya menghadapi timbunan sampah sekitar 4.000 ton per hari. Selama puluhan tahun, timbunan sampah di wilayah ini menjadi persoalan yang belum mudah dituntaskan. Fasilitas barunya ditargetkan mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun, menyuplai lebih dari 100 ribu rumah, dan membuka 1.200 lapangan kerja hijau.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyebut manfaat lingkungan menjadi bagian penting proyek ini, mulai dari turunnya emisi di tempat pemrosesan akhir hingga berkurangnya emisi karbon.
“Dari sisi lingkungan, ini juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari TPA hingga 80 persen dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton setara CO2 per tahun,” ujarnya.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, mengingatkan saat peresmian pada 17 September 2026 bahwa fasilitas baru beroperasi penuh pada 2028, sementara sampah harian terus bertambah. Karena itu, pemilahan sampah rumah tangga dan bank sampah tetap perlu berjalan. Pemerintah juga membuka peluang berbagai teknologi pengolahan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Persoalannya adalah dari sekarang sampai dua tahun, sampah jalan terus,” tutur Jumhur.
