Kabupaten Badung menjadi kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Badung sukses menekan angka kemiskinan hingga 1,90 persen pada 2025. Capaian ini turun 0,4 persen dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 2,30 persen.
Prestasi tersebut mengantarkan Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira, apa rahasia kabupaten di Bali ini bisa menanggulangi kemiskinan di saat masih banyak daerah masih menghadapi permasalahan yang sama?
Daftar 10 Kabupaten/Kota dengan Kemiskinan Terendah 2025
Berdasarkan data BPS 2025, Kabupaten Badung menempati posisi teratas dengan persentase penduduk miskin paling sedikit. Posisi ini disusul oleh sejumlah kota dan kabupaten lain di Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan.
Berikut daftar 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia berdasarkan data BPS 2025:
- Kabupaten Badung (Bali): 1,90%
- Kota Balikpapan (Kalimantan Timur): 1,97%
- Kota Denpasar (Bali): 2,16%
- Kota Depok (Jawa Barat): 2,31%
- Kota Tangerang Selatan (Banten): 2,39%
- Kota Sawahlunto (Sumatra Bara): 2,72%
- Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) 2,74%
- Kota Batu (Jawa Timur): 2,86%
- Kota Solok (Sumatra Barat): 2,91%
- Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan): 2,91%
Daerah-daerah di atas secara umum didukung oleh konektivitas wilayah yang baik serta aktivitas ekonomi beragam seperti pariwisata, jasa, dan perdagangan. Sektor unggulan ini dianggap bisa membuka lapangan kerja produktif bagi masyarakat.
Rahasia Badung Punya Angka Kemiskinan Terendah
Mengutip dari rilis pers Pemerintah Kabupaten Badung, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran yang cukup fantastis pada 2026. Dana sebesar Rp1,16 triliun disiapkan khusus untuk program penanggulangan kemiskinan.
Alokasi ini diselaraskan secara langsung dengan misi kedua Sapta Kriya Adicipta milik kepala daerah. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Anggaran itu disalurkan ke dalam empat bidang utama penanganan. Bidang ini mencakup pangan-papan-sandang, pendidikan-kesehatan, adat-agama-budaya, serta jaminan sosial.
Lebih lanjut, kunci sukses Badung mengurangi kemiskinan adalah strategi pengurangan beban pengeluaran warga secara menyeluruh. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan hunian layak.
Upaya ini juga diimbangi dengan peningkatan pendapatan lewat stabilisasi harga kebutuhan pokok. Kemudahan akses modal usaha turut diberikan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
Sektor produktif seperti kelompok tani dan nelayan juga mendapat pendampingan serta bantuan sarana. Intervensi ini efektif memperkuat daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.
Perlindungan Sosial yang Inklusif untuk Warga Miskin dan Rentan
Pemkab Badung memprioritaskan penanganan di wilayah yang tergolong kantong kemiskinan. Perbaikan sanitasi, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur air bersih menjadi fokus utama.
Skema perlindungan sosial juga dirancang semakin inklusif bagi warga miskin dan rentan. Penyandang disabilitas, lansia, serta pekerja sektor informal menjadi sasaran prioritas.
Program ini melibatkan sinergi komunitas, lembaga nonpemerintah, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini memastikan jaring pengaman sosial mampu menjangkau seluruh lapisan warga.
Efektivitas program didukung penuh oleh pemutakhiran data perlindungan sosial yang masif. Pemkab Badung juga menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga tingkat desa.
Langkah ini dilanjutkan dengan pelaksanaan sensus mandiri yang bekerja sama langsung dengan BPS Badung. Data yang akurat memastikan alokasi APBD dan APBDes tersalurkan tepat sasaran.
Sinergi kabupaten, desa, dan pihak swasta lewat forum TJSL menjadi kunci pemungkas. Pemkab Badung optimistis mampu menekan angka kemiskinan ke level 1,05 hingga 1,75 persen pada 2030 mendatang.
