Pendidikan merupakan titipan para founding fathers dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal itu, undang-undang telah mengamanatkan pada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk pendidikan.
Dari sisi anggaran, setidaknya sejak tahun 2009 pemerintah sudah memenuhi amanat undang-undang tersebut. Pada tahun itu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 207,4 triliun (20% dari APBN).
Sayangnya, makin ke sini hasil atau output dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia makin jauh dari yang diharapkan. Terbukti dengan adanya perilaku kriminal yang banyak dilakukan oleh pelajar hingga kasus kecanduan gameonline, khususnya anak-anak generasi Z dan generasi alpha.
Dari situ memunculkan pertanyaan besar, ke manakah arah pendidikan kita ke depannya? Untuk membahas hal tersebut, Good News From Indonesia (GNFI) menyelenggarakan Good Talk Off-air Yogyakarta Volume 3yang bertajuk “Mau Dibawa ke Mana Sistem Pendidikan Kita?” pada Kamis (24/9).
Acara yang diselenggarakan di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan ini merupakan kerja sama antara GNFI, Perhumas Yogyakarta, dan Perhumas Muda Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh Universitas Ahmad Dahlan.
Program ini menghadirkan Muhammad Sayuti, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph,D. (Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan Sri Wahyaningsih, Bsc (Dewan Pembina Sanggar Anak Alam Yogyakarta) sebagai narasumber.
Dunia Berubah, Haruskah Pendidikan Juga Berubah?
Dalam pemaparan oleh Sri Wahyuningsih, ia menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia setidaknya bisa dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu pendidikan di era kolonial, pendidikan era tahun 1912, pendidikan era tahun 1922, dan pendidikan di era kemerdekaan.
Sri Wahyaningsih membuka dengan sejarah bahwa pendidikan di era kolonial merupakan pendidikan yang diskriminatif. Karena pada saat itu yang bisa mendapatkan aksesnya hanyalah kalangan terbatas dan para kaum elit bangsawan.
Berlanjut di tahun 1912, di mana atas inisiasi KH. Ahmad Dahlan, beliau merintis sekolah rakyat yang berbasis agama dari halaman rumahnya. Sekolah inilah yang kelak menjadi cikal bakal jaringan sekolah Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia.
Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1922 dengan mendirikan Taman Siswa. Beliau mengambil konsep “taman” karena sekolah itu seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan berbudaya, bukan sekolah formal yang kaku.
Adapun di tahap yang keempat, pendidikan di era kemerdekaan yang penuh dengan dinamika kurikulum. Hingga saat ini (2026) Indonesia sudah berganti kurikulum sebanyak sebelas kali yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Namun begitu, Bu Wahya (sapaan Sri Wahyaningsih) mengingatkan agar kurikulum pendidikan ini tidak hanya berfokus pada kecerdasan saja. Hal itu akan membuat orang menjadi egois dan itu sudah terbukti di era sekarang.
“Kalau pendidikan hanya dititikberatkan pada kecerdasan, itu akan membuat orang jadi egois”, ungkap Bu Wahya.
Terkait dengan pendidikan, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, yaitu ketika dunia berubah, haruskan pendidikan ikut berubah? Menurut Bu Wahya, pendidikan itu juga harus berubah. Karena hal tersebut sesuai dengan kebutuhan anak dan guru juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Namun yang tidak berubah adalah guru hanyalah fasilitator dan yang menjadi guru adalah anak-anak sendiri.
“Anak adalah mahaguru bagi dirinya sendiri dan sumber belajar bagi teman-temannya,” tutup Bu Wahya.
Kolaborasi Pendidikan: antara Kampus, Pemda, Masyarakat dan Kampus Lainnya
Selain menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pendidikan pun juga harus mampu melakukan kolaborasi berbagai pihak lain untuk bisa relate dengan tantangan zaman.
Setidaknya ada 3 kolaborasi yang bisa dibangun, di antaranya kolaborasi antara kampus, pemda dengan masyarakat, kolaborasi kampus dengan industri dan kolaborasi antara kampus dengan kampus.
Hanya saja, kolaborasi tersebut tidak terjalin dengan baik sehingga malah menjadi masalah tersendiri.
Sebagai contoh, masalah sampah terjadi karena tidak adanya kolaborasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Di sekolah, anak mungkin diajarkan untuk memilah sampah dan membuangnya di tempat sampah. Namun, di tengah publik, warga belum menerapkan sistem ini dengan maksimal.
Menurut Muhammad Sayuti, ada banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan orkestrasi yang baik terhadap kolaborasi tersebut.
Untuk kolaborasi antara kampus, pemda dan masyarakat bisa dimulai dari memilih 2-3 masalah prioritas yang ada di masyarakat, lalu membuat program bersama selama 3-5 tahun dan mengintegrasikannya dengan KKN, riset dan juga pembelajaran di kampus. Dan yang tidak kalah penting adalah mengukur perubahan yang terjadi di masyarakat, bukan jumlah kegiatannya yang menjadi ukuran keberhasilannya.
Kolaborasi antara kampus dengan industri bisa dilakukan dengan membuat kurikulum yang dirancang bersama antara kampus dengan dunia industri, menyelenggarakan program magang yang bermutu tinggi, membuat proyek nyata, serta mendapatkan pendanaan yang adil dan bermanfaat.
Yang terakhir, kolaborasi antarkampus dengan menyelenggarakan KKN Bersama yang menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.
“Kerja sama itu banyak, kerja bersama-sama itu yang langka,” pungkas Sayuti.
