Dunia tengah dihadapkan dengan perubahan iklim yang membuat risiko bencana ekologis semakin nyata. Fenomena terjadinya bencana alam ekstrem seperti banjir, kekeringan, badai, kebakaran hutan, dan lain sebagainya adalah contoh nyata adanya perubahan suhu bumi akibat pemasan global.
Di banyak negara, pola cuaca yang semakin tidak menentu semakin memperparah keadaan. Bahkan, beberapa waktu lalu, beberapa negara di Eropa juga mengalami heatwave atau gelombang panas yang membuat banyak korban berjatuhan.
Tak berhenti di sana, musim tanam petani juga menjadi sulit diprediksi. Beberapa daerah di Indonesia turut mengalami kelangkaan ketersediaan air bersih.
Jika tidak segera diambil kebijakan yang tepat, kerusakan ekologis bisa mengganggu ketersediaan bahan pangan hingga stabilitas perekonomian sebuah negara. Hal ini dapat membuat batas antara krisis alam dan krisis sosial semakin kabur.
Masalah yang awalnya “hanya” sebatas krisis lingkungan saja bisa merembet dan bertransformasi menjadi ancaman bagi stabilitas geopolitik dunia. Mengapa demikian?
Perubahan Iklim yang Bisa Picu Konflik Global
Dampak perubahan iklim tidak hanya memicu krisis ekologis, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko ketegangan hingga konflik antarnegara. Kelangkaan air, krisis energi, dan gangguan pasokan pangan dapat mengubah lanskap keamanan global jika tidak dikelola melalui kerja sama internasional.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Rafyoga Irsadanar, menilai bahwa konsep keamanan internasional kini telah mengalami pergeseran paradigma. Ancaman global tidak lagi didominasi oleh isu militer atau invasi semata, tapi mulai bertransformasi ke arah ancaman nontradisional seperti fenomena iklim ekstrem.
“Dulu pembahasannya selalu berkaitan dengan militer, perang, dan invasi. Namun, sekarang bentuk ancamannya telah berubah ke arah ancaman nontradisional, seperti perubahan iklim dan bencana alam,” ujar Rafyoga dikutip dari umy.ac.id.
Organisasi Meteorologi Dunia mengonfirmasi lonjakan suhu bumi yang memicu kekeringan, banjir, hingga kenaikan permukaan air laut. Ketika ketersediaan sumber daya vital mulai menipis, ancaman lingkungan tersebut rentan bereskalasi menjadi krisis keamanan yang memicu perebutan antarnegara.
“Ketika suhu meningkat, banyak wilayah mengalami kelangkaan air dan energi. Jika negara-negara tidak mengelolanya dengan baik, mereka dapat saling berebut sumber daya tersebut,” jelasnya.
Fenomena mencairnya lapisan es di Kutub Utara juga membuka jalur pelayaran baru seperti Northern Sea Route, Northwest Passage, dan Transpolar Sea Route. Meski rute maritim baru ini memangkas jarak perdagangan, keberadaannya turut memicu persaingan kepentingan geopolitik yang kian ketat.
Rafyoga memberikan contoh nyata terlihat pada Jepang. Negeri Sakura ini memiliki ketergantungan impor energi sangat tinggi. Tingkat swasembada energi negara tersebut tercatat hanya sekitar 15,3 persen pada 2023, sehingga stabilitas jalur maritim dan pasokan energi menjadi prioritas utama ketahanan nasionalnya.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia dan ASEAN?
Melihat kompleksnya dampak krisis iklim, Rafyoga menilai Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN didesak untuk segera memperkuat koordinasi regional. Ia menyebutkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi mencegah krisis iklim yang dikhawatirkan berkembang menjadi krisis geopolitik.
Pertama, ASEAN diminta untuk siap dalam mitigasi bencana. Dalam hal ini, seluruh negara harus siap dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Kemudian, ASEAN juga diminta untuk bisa melakukan pengelolaan sumber daya, seperti melalui tata kelola air dan energi lintas batas negara. Tak hanya itu, seluruh anggota juga harus mulai memperkuat ketahanan pangan melalui pertukaran data iklim serta skema bantuan pangan regional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
