Indonesia berhasil mendorong resolusi peningkatan akses gizi anak di sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang ke-63 Dewan HAM PBB tanggal 6 Oktober 2026 di Jenewa, resolusi usulan Indonesia terkait gizi anak resmi disepakati.
Resolusi ini menandai pertama kalinya Dewan HAM PBB mengesahkan dokumen khusus yang membahas akses anak terhadap makanan bergizi. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memajukan pemenuhan hak anak secara global.
Inisiatif berjudul "Enhancing equal access of children to adequate nutritious food" tersebut disetujui secara konsensus oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB. Lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan bahkan ikut menjadi sponsor pendukung.
Indonesia memimpin penyusunan draf resolusi sebagai ketua core group bersama enam negara mitra. Negara mitra tersebut mencakup Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda.
Isu Gizi Anak di Dunia
Keberhasilan ini menjadi catatan penting karena menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Saat ini ratusan juta anak di dunia masih mengalami kekurangan gizi yang berdampak buruk pada tumbuh kembang mereka.
Masalah malnutrisi yang tidak ditangani dapat menurunkan prestasi belajar anak dan merenggut hak dasar lainnya. Bahkan, dampak buruk ini bisa berisiko berlanjut hingga generasi berikutnya.
"Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam rilis resminya.
Kawan GNFI, lewat resolusi ini, negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional untuk memastikan pemerataan gizi anak. Penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah menjadi salah satu pilar utama.
"Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah, yang tidak hanya mendukung kesehatan anak tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka," tegas Kemlu RI.
Dokumen ini memberikan perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui serta perlindungan anak dalam situasi darurat. Kerja sama internasional terus didorong guna membantu negara berkembang dalam pemenuhan gizi yang lebih seimbang.
Diapresiasi Uni Eropa
Inisiatif kepemimpinan Indonesia ini mendapat sambutan hangat dari Uni Eropa (UE). Dalam rilis resminya, UE menyampaikan apresiasi atas pendekatan konstruktif dan seimbang yang dibangun core group selama perundingan.
“Kami menyampaikan apresiasi kami kepada Indonesia dan Kelompok Inti atas penyampaian resolusi tentang Peningkatan akses yang setara bagi anak-anak terhadap makanan bergizi yang memadai. Uni Eropa mengapresiasi pendekatan konstruktif dan seimbang Kelompok Inti dalam negosiasi,” tegas UE.
Selain dukungan politik, UE menunjukkan komitmennya dalam penanganan gizi global. Lewat platform Nutrition for Growth (N4G) Summit, UE berkomitmen menyalurkan dana lebih dari 3 miliar euro hingga 2027.
Dana tersebut difokuskan untuk mengatasi malnutrisi akut berat pada anak balita dan ibu menyusui di wilayah rentan. UE juga menggandeng UNICEF untuk mengintegrasikan dana kemanusiaan ke sistem pendidikan dan perlindungan sosial.
Di tingkat domestik, UE menjalankan program European Child Guarantee yang menyediakan makanan sekolah sehat gratis bagi anak rentan. Langkah ini sejalan dengan pilar resolusi yang diusung Indonesia.
Kawan GNFI, keberhasilan Indonesia dalam mendorong resolusi ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Indonesia terus mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota, sehingga resolusi ini bisa diterima semua anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.
Pencapaian ini makin bermakna karena saat ini Indonesia dipercaya untuk memegang Presidensi Dewan HAM PBB.
