Kiprah pesantren tidak hanya berkutat pada pendidikan agama, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan lingkungan. Sebab, sejak lama, pesantren tumbuh berdampingan dengan kehidupan warga dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ketika alam terancam dan dampaknya berpotensi dirasakan banyak orang, sejumlah pesantren ikut mengambil sikap.
Hal ini terlihat ketika beberapa pesantren di Indonesia menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan maupun aktivitas eksploitasi alam yang dinilai mengancam sumber air, lahan pertanian, hingga habitat satwa.
Bagi mereka, menjaga lingkungan bukan perkara yang jauh dari ajaran agama, melainkan bagian dari tanggung jawab terhadap kehidupan.
Dari ujung barat Pulau Jawa hingga Madura, berikut tiga pesantren yang berani bersuara menyikapi kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ar-Rohmah Al-Ghozali, Pandeglang Menyuarakan Perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon
Persoalan Badak Jawa rupanya bukan hanya menjadi perhatian pegiat konservasi. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ar-Rohmah Al-Ghozali di Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten, juga ikut menyuarakan kepedulian terhadap satwa langka tersebut.
Melalui unggahan akun Instagram resminya pada 17 November 2026, pesantren yang dipimpin KH Asyik Ghozali ini mengajak masyarakat menjaga kelestarian Ujung Kulon dan habitat Badak Jawa.
Dalam unggahan tersebut, mereka menyampaikan,
"Mari kita jaga kesakeralan ujung kuron Pandeglang. Dan mari kita jaga kelestarian badak berjurah satu, itu maskot ciri daripada Banten dan Pandeglang."
Seruan ini muncul ketika gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, mengemuka.
Polemik mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengusulkan pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten ke Alas Purwo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki.
Alasannya, Ujung Kulon disebut rentan terhadap bencana alam, terutama tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Wacana ini turut memunculkan perdebatan tentang kelayakan habitat baru, keselamatan satwa, hingga dugaan kepentingan pertambangan di sekitar habitat aslinya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak wacana tersebut. WALHI menilai belum ada bukti bahwa Ujung Kulon tidak lagi layak menjadi habitat badak jawa. Kelayakan Alas Purwo pun dipertanyakan karena sudah menjadi habitat satwa lain, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa.
“Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya,” kata Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, sebagaimana dikutip dari rilis resminya.
Pondok Pesantren Annuqayah dan As-Sadad, Sumenep
Urusan tambang fosfat di Sumenep, Madura, pernah membuat puluhan kiai dan pengasuh pesantren berkumpul. Mereka membicarakan ancaman penambangan terhadap kawasan karst yang menjadi sumber air masyarakat.
Pada 11 Februari 2021, sekitar 30 perwakilan pimpinan pondok pesantren bertemu di Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep. Pertemuan tersebut membahas rencana perluasan kawasan penambangan fosfat melalui perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dari pertemuan itu, lahirlah Forum Sumenep Hijau (FSH), wadah konsolidasi para kiai dan tokoh masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana tambang. KH Muhammad Ali Fikri, Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa, menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan keberatan.
Menurutnya, pengerukan kekayaan alam dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Ia juga mengingatkan pentingnya memikirkan nasib generasi mendatang sebelum eksploitasi dilakukan.
Kekhawatiran para kiai bukan tanpa alasan. Kawasan karst yang menjadi sasaran penambangan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan air. Jika kawasan ini rusak, ketersediaan air masyarakat bisa terganggu, terutama saat musim kemarau.
Dampaknya juga berpotensi menjalar ke sektor pertanian. Penambangan dikhawatirkan memicu banjir, menyusutkan lahan pertanian, serta merusak habitat flora dan fauna.
Penolakan itu kemudian dibawa ke ruang yang lebih luas. Forum Sumenep Hijau menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sumenep melalui forum dengar pendapat.
Gerakan tersebut berlanjut pada 31 Maret 2021. Kali ini, Pondok Pesantren As-Sadad di Kecamatan Ambunten menjadi tempat deklarasi penolakan tambang fosfat yang dihadiri sekitar 59 kiai.
Deklarasi dipimpin oleh KH Thaifur Ali Wafa, pengasuh pesantren tersebut. KH Moh. Naqib Hasan kemudian membacakan pernyataan sikap yang menolak segala bentuk aktivitas penambangan di kawasan bentang alam karst Sumenep.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti ancaman kerusakan kawasan karst terhadap sumber air, lahan pertanian, habitat flora-fauna, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Selain itu, juga mengganggu situs atau tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat, penyusutan lahan pertanian, rusaknya habitat flora-fauna, serta dampak sosial-ekologis lainnya,” ujar K.H. Moh Naqib Hasan, saat membacakan hasil deklarasi, seperti dikutip dari NU Jatim.
Para kiai juga mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi dari tambang tidak sebanding dengan risiko kerusakan yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Mereka pun mengajak warga Sumenep menjaga kelestarian alam untuk diwariskan kepada anak cucu. Bagi Forum Sumenep Hijau, pembangunan daerah semestinya tidak mengorbankan sumber penghidupan masyarakatnya sendiri.
Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Gus Mus Ikut Menyuarakan Penolakan Tambang dan Pabrik Semen di Kendeng
Penolakan terhadap tambang dan pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, juga melibatkan kalangan pesantren. Salah satunya Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang diasuh KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Keterlibatan pesantren ini terlihat dalam pertemuan lintas organisasi dan tokoh masyarakat yang digelar pada Mei 2014.
Sebelumnya, pada 20 Mei 2014, warga dari delapan desa menggelar istigasah di lokasi rencana pembangunan pabrik semen di kawasan hutan Perhutani KPH Mantingan, Rembang. Mereka menyatakan penolakan terhadap rencana penambangan dan pendirian pabrik semen. Delapan desa tersebut meliputi Suntri, Tegaldowo, Bitingan, Dowan, Timbrangan, Pasucen, Kajar, dan Tambakselo.
Lima hari kemudian, tepatnya 25 Mei 2014, pertemuan atau halaqah digelar di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang. Pertemuan ini dihadiri sejumlah organisasi, antara lain Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), PCNU Rembang, PCNU Lasem, Pondok Pesantren Ngadipurwo Blora, dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Mus bersama sejumlah tokoh lainnya menyepakati penolakan terhadap rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen.
Ada beberapa alasan yang mendasari sikap tersebut.
Pertama, kawasan karst Watuputih memiliki ratusan mata air, gua, dan sungai bawah tanah yang masih mengalir. Kawasan ini menjadi sumber air penting bagi masyarakat sekitar, termasuk warga Rembang dan Lasem yang memanfaatkan layanan PDAM.
Kedua, pembangunan pabrik semen membutuhkan lahan luas. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi lahan pertanian dan menghilangkan mata pencaharian petani maupun buruh tani.
Belum lagi ancaman polusi debu, terganggunya ekosistem, serta berkurangnya produktivitas pertanian yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan.
Para peserta halaqah juga menyoroti persoalan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Mereka menilai warga yang menolak pembangunan belum mendapatkan ruang partisipasi yang memadai.
Selain persoalan ekologis dan sosial, para tokoh yang hadir turut menyinggung ketidaksesuaian rencana penambangan dengan ketentuan tata ruang daerah yang menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung.
Menariknya, penolakan ini juga memiliki landasan keagamaan. Dalam pernyataan sikapnya, para tokoh menggunakan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih.
Kaidah tersebut berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Dengan kata lain, keuntungan ekonomi dari pembangunan tidak seharusnya mengabaikan risiko kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Melalui pertemuan di pesantren tersebut, persoalan Pegunungan Kendeng tidak hanya menjadi pembicaraan warga dan aktivis lingkungan. Para kiai juga ikut menyuarakan bahwa pembangunan perlu mempertimbangkan keselamatan lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya.


