Belum lama ini, masyarakat Jabodetabek sempat dibuat kesulitan dengan berkurangnya perjalanan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line. Akar masalahnya: Nasionalisme yang kebablasan dan berujung membuat susah orang lain.
Pada Senin, 7 September 2026, KAI Commuter mengurangi perjalanan KRL lintas Jakarta Kota–Bogor lantaran rangkaian KRL seri IE305 bikinan PT Industri Kereta Api (INKA) disetop operasionalnya guna menjalani perawatan. Ini terjadi setelah KRL tersebut mengalami dua kali anjlok dalam sehari, tepatnya di Stasiun Jakarta Kota dan Manggarai pada Jumat sebelumnya. Sudah tentu, ini tak ubahnya bencana bagi para penumpang.
Tanpa pengurangan perjalanan saja, sepanjang jalur dari Bogor hingga Jakarta Kota sudah sangat padat penumpang pada jam sibuk. Tak ayal, banyak keluhan dari para pejuang rupiah yang sehari-harinya mengandalkan KRL untuk sampai di tempat kerjanya.
Di sisi lain, tak mengherankan juga jika semua KRL buatan INKA dimasukkan ke bengkel. Kereta satu ini memang kurang disukai penumpang karena kerap bermasalah, dari yang sepele seperti tirai penutup jendela macet sampai yang “agak serius” seperti papan petunjuk error, pendingin bocor, hingga pintu yang kerap tidak menutup sempurna. Anjloknya dua kereta dalam sehari adalah puncak masalahnya.
Terganggunya mobilitas penumpang gara-gara KRL INKA bukan cuma soal urusan teknis perkeretaapian. Jika ditarik ke belakang, ini adalah wujud nasionalisme yang patut disebut kebablasan karena mengesampingkan rasionalitas.
Semua bermula pada 2023 saat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak permintaan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong KRL bekas dari Jepang. Alasannya, industri kereta api nasional sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga impor tidak perlu dilakukan. Ide Kemenperin turut didukung oleh Komisi VII DPR RI dengan alasan yang kurang lebih sama. Konyol, memang. Tapi beginilah jika kebijakan terkait transportasi umum dibuat oleh para pejabat yang sehari-harinya berpergian menggunakan kendaraan dinas yang dibiayai pajak, lengkap dengan pengawalnya yang tak jarang bertindak sok penting di jalan.
Seruan itu terdengar gagah dan nasionalis, seakan ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri, punya kapabilitas untuk memproduksi kereta listrik tanpa melulu bergantung kepada bangsa lain. Negeri ini mantap sekali, bukan?
Titah Kemenperin dijalankan meski INKA baru bisa menyediakan keretanya pada 2025. Padahal, PT KCI sedang kepepet. Kereta baru harus sudah ada pada 2023 dan 2024 karena penumpang sudah terlampau banyak yang harus diangkut.
Singkat cerita, KRL buatan PT INKA benar-benar meluncur di rute commuter line Jabodetabek. Hadirlah ular besi yang tidak hanya kinclong dan berteknologi canggih, melainkan juga membawa semangat nasionalisme.
Akan tetapi, demi semangat nasionalisme itu, penumpang merasakan perjalanannya terganggu. Yang kemudian terjadi, alih-alih mencintai produk dalam negeri seperti yang diharapkan, pengguna KRL justru ramai-ramai mengutuk sembari membanding-bandingkan KRL INKA dengan kereta buatan CRCC Tiongkok yang dianggap lebih bagus dan enak dinaiki.
Inilah dampak nasionalisme kebablasan. Demi tampil gaya dengan memaksakan pemakaian produk dalam negeri yang kehandalanannya belum memadai, misi cinta produk dalam negeri malah tak tercapai.
Nasionalis, tapi Rasional dan Tahu Prioritas
Ada satu pelajaran penting yang bisa diambil dari polemik KRL ini: nasionalis boleh, tapi harus tetap rasional dan tahu prioritas.
Bersikap nasionalis dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri tentu tidak salah, justru bagus. Akan tetapi, perlu juga kita bersikap kritis terhadap nasionalisme kita sendiri. Apakah keputusan ini sudah tepat? Toh, menggunakan produk luar negeri juga bukan sebuah dosa. Nasionalisme pun bisa bermacam-macam wujudnya.
Jawabannya tentu harus berlandaskan kepada hitung-hitungan rasional. Apalagi, nasionalisme sendiri pada hakikatnya adalah cinta tanah air, termasuk rakyatnya. Jika suatu keputusan yang terdengar nasionalis justru mengorbankan rakyat, di mana cinta tanah airnya?
Apalagi, mayoritas pengguna KRL adalah masyarakat dari kelas bawah dan menengah. Mereka adalah orang-orang yang bekerja menggerakkan perekonomian negeri ini setiap harinya. Ada pula para pelajar dan mahasiswa yang sibuk menempa diri agar bisa ikut memajukan negeri ini di masa depan.
'Actions speak louder than words. Kembali kepada kebijakan pengadaan KRL, mengupayakan hadirnya transportasi umum yang aman dan nyaman sudah tentu adalah bentuk dari nasionalisme. Di sisi lain, mengembangkan industri kereta api dalam negeri juga sangat nasionalis.
Semoga saja, suatu hari nanti dua wujud nasionalisme ini bisa bersatu tanpa merugikan masyarakat. Utamakan fungsi, bukan gengsi!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
