Beberapa waktu belakangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tantangan serius di beberapa daerah, khususnya Sumatra dan Kalimantan. Bahkan, Kalimantan sendiri menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat sebaran titik api yang luas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 26 Agustus 2026, setidaknya ada 5.923 titik api di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari data ini, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan titik api terbanyak, yaitu 1.836 titik atau lebih dari 36.310 hektare lahan.
Situasi diperparah karena asap kebakaran hutan bukan hanya membuat kualitas udara masyarakat setempat memburuk, tapi juga membahayakan kesehatan. Asap juga terbawa angin hingga menembus negara bagian Malaysia hingga Singapura.
Melihat kondisi ini, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah fenomena karhutla yang sudah seperti menjadi “agenda rutin” tahunan?
Tantangan Menjaga Kontinuitas dan Integrasi Pencegahan
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D., menilai bahwa Indonesia sebetulnya punya kapasitas kelembagaan yang teruji. Saat ancaman karhutla muncul, sinergi cepat langsung terjalin antara TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, hingga dunia usaha.
Namun, meskipun kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi modal sosial yang amat berharga, Prof. Priyono menyoroti bahwa pola gotong royong masih cenderung bersifat reaktif. Solidaritas kelembagaan baru berada pada titik puncaknya ketika krisis atau kebakaran besar sedang terjadi.
“Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan. Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar,” jelasnya di ugm.ac.id.
Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan program pencegahan, tapi pada bagaimana menjaga kontinuitas, integrasi, dan daya tahan program tersebut di lapangan setelah masa darurat usai.
Risiko kebakaran akan selalu ada karena dinamika kondisi gambut, aktivitas ekonomi, iklim, hingga perubahan penggunaan lahan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pencegahan tidak boleh berhenti saat api padam, melainkan harus diubah menjadi sebuah ekosistem penjagaan yang bertahan lama.
Menuju Ekosistem Penjagaan Hutan
Melalui ekosistem penjagaan hutan, seluruh elemen mulai dari pemerintah, akademisi, aparat, hingga masyarakat dapat terus terhubung untuk memantau bentang alam dan mendeteksi risiko sejak dini. Langkah ini penting agar intervensi dapat dilakukan sebelum api membesar dan meluas.
“Kekuatan yang biasanya muncul ketika adanya kebakaran harus tetap hidup ketika hutan sedang tidak terbakar. Disitulah pergeseran penting dari gotong royong krisis menjadi gotong-royong penjagaan hutan,” ucapnya.
Dalam prosesnya, Prof. Priyono turut menyoroti rekam jejak Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Berbagai praktik restorasi, pembasahan gambut, hingga pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan merupakan aset pengetahuan berharga yang wajib dirawat.
“Karena itu, persoalannya bukan perlu atau tidak menghidupkan kembali BRGM, tetapi keberlanjutan asetnya,” katanya.
Tiga Langkah Transformasi Strategis Penanganan Bencana
Untuk mewujudkan sistem yang tangguh, ada tiga transformasi strategis yang perlu diupayakan secara konsisten. Langkah tersebut meliputi perubahan dari gotong royong krisis menjadi penjagaan permanen, pelembagaan pengalaman menjadi memori strategis nasional, serta pergeseran dari ketahanan reaktif menuju antisipatif.
“Ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Ketangguhan sendiri berarti kemampuan membaca risiko lebih dini, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan bertindak sebelum ancaman berubah jadi bencana,” ujarnya.
Setiap peristiwa karhutla semestinya menjadi pembelajaran berharga untuk memperkuat pengetahuan dan membenahi sistem tata kelola secara menyeluruh. Pengalaman mengatasi krisis harus dimanfaatkan sebagai pijakan untuk membangun bentang alam yang aman dan terjaga.
“Karena itu, transformasi paling penting bukan memperbesar mobilsasi ketika api sudah menyala, tetapi mengubah gotong royong menjadi ekosistem penjagaan hutan yang permanen,” ucapnya.
Ukuran keberhasilan utama dari upaya penanganan karhutla bukan dilihat dari seberapa masif operasi pemadaman yang dikerahkan. Keberhasilan tertinggi tercapai saat kebutuhan akan operasi pemadaman besar semakin minim karena risiko bencana telah dimitigasi sejak awal.
“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan semakin besarnya operasi pemadaman yang dapat dilakukan. Keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika operasi pemadaman besar semakin jarang diperlukan karena bentang alam telah dijaga sebelum api datang,” pungkas Priyono.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
