Ditengah rencana aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali disorot. Kelompok gerakan sipil yang bermula dari keresahan masyarakat Pati, Jawa Tengah, ini bakal menggelar aksi di Senayan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan.
Kawan GNFI mungkin masih ada yang merasa asing dengan nama atau aliansi AMPB ini. Akan tetapi, gerakan ini sejatinya sudah muncul dari inisiatif warga Kabupaten Pati dan menjadi motor penggerak aspirasi publik untuk menyuarakan berbagai keresahan mereka.
Apa sebetulnya AMPB dan bagaimana sepak terjang mereka untuk memperjuangkan suara rakyat?
Apa Itu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)?
Kelompok ini bermula dari kepedulian sejumlah warga serta tokoh masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka mula-mula bergerak dalam skala lokal untuk menyuarakan persoalan sosial dan kebijakan publik di daerah.
Salah satu figur yang sempat menarik perhatian luas dalam gerakan ini adalah Ahmad Husein. Melalui pergerakannya, ia mulai vokal menyuarakan berbagai persoalan serta keresahan warga terhadap kebijakan di daerahnya. Keberanian warga dalam bersuara inilah yang kemudian menjadi fondasi utama lahirnya gerakan AMPB.
Seiring berjalannya waktu, gerakan yang mulanya bersifat kedaerahan ini perlahan berkembang ke tingkat nasional. Masalah demi masalah yang mereka kawal berhasil mencuri perhatian publik yang lebih luas di media sosial. Kelompok ini kini dikenal sebagai representasi gerakan akar rumput yang konsisten dan independen.
Mengingat Unjuk Rasa Pati 2025
Tahun 2025 lalu, terjadi unjuk rasa besar di Pati yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Massa menuntut agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.
Saat itu, kebijakan Bupati Sudewo, memicu gelombang protes keras setelah berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Rencana kenaikan pajak yang dinilai sepihak ini seketika memantik keresahan mendalam di kalangan masyarakat kecil.
Puncak penolakan warga akhirnya pecah menjadi aksi unjuk rasa besar-besaran pada 10 hingga 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Lebih dari 100 ribu orang dari berbagai elemen, mulai petani hingga mahasiswa, turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka.
Namun, unjuk rasa sempat diwarnai ricuh akibat penolakan bupati untuk menemui massa aksi di lapangan. Tak hanya itu, suasana juga memanas saat polisi mengerahkan gas air mata kepada para pendemo.
Selain penolakan pajak, warga juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan sekolah lima hari serta renovasi alun-alun. Meski wacana pemakzulan Sudewo di DPRD sempat kandas, Sudewo akhirnya ditangkap KPK pada 19 Januari 2026. Ia terjerat dugaan kasus suap pengisian perangkat desa serta aliran dana terkait proyek DJKA Kemenhub.
Dari Pati ke Senayan
Kawan GNFI, demonstrasi besar di Pati tahun lalu menunjukkan solidaritas masyarakat yang kuat untuk melawan kebijakan publik yang dianggap merugikan. Saat itu, linimasa media sosial banyak dipenuhi cuplikan dan kritikan dari warganet kepada pemerintah daerah yang korup.
Demonstrasi yang juga digawangi oleh AMPB itu menjadi contoh nyata gerakan akar rumput yang bisa menggerakkan rakyat. Saat melihat pemimpin yang korup dan kebijakan publik yang tidak pro terhadap kepentingan bersama, sudah sepatutnya rakyat bersatu untuk menyuarakan suara mereka. Bahkan, tak hanya di skala daerah, AMPB turut mengkritisi berbagai permasalahan hukum dan sosial di tingkat nasional yang dinilai mendesak.
AMPB akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam aksi unjuk rasa ini, terdapat dua tuntutan utama yang akan mereka suarakan, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
