Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif terlibat dalam misi perdamaian dunia. Sejak merdeka, Indonesia dengan prinsip bebas aktifnya terus berupaya mendorong terwujudnya dunia yang lebih adil dan sejahtera.
Komitmen ini sejalan dengan mandat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kawan GNFI, kunjungan Perdana Menteri Tailan, Anutin Charnvirakul, ke Jakarta pada 3-4 Agustus 2026 lalu dinilai sebagai sinyal kembalinya Indonesia sebagai “penengah”. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan sekaligus membuka penyelesaian konflik perbatasan yang melibatkan Tailan dan Kamboja.
Diplomasi Damai Ala Indonesia
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional, Darmansjah Djumala, menilai bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa pengalaman diplomasi untuk menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia berpeluang menawarkan peran sebagai mediator untuk meyelesaikan sengketa di sekitar Candi Preah Vihear yang sudah menjadi isu lama dalam konflik tersebut.
Ia menjelaskan masalah ini bermula saat Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Candi Preah Vihear sebagai milik Kamboja pada 1962. Namun, keputusan tersebut belum menetapkan batas wilayah di sekitar candi secara menyeluruh, sehingga memicu ketegangan yang berulang. Kondisi semakin memanas saat UNESCO menetapkan situs tersebut sebagai Warisan Dunia milik Kamboja pada 2008.
Sengketa yang mulanya berkaitan dengan warisan peradaban malah bergeser menjadi konflik perbatasan yang mengancam stabilitas kawasan. BPIP menekankan pentingnya dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik internal ini demi menjaga kredibilitas ASEAN.
"Warisan peradaban yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama justru berubah menjadi sumber sengketa. Apabila konflik ini terus bereskalasi, stabilitas kawasan dan kredibilitas ASEAN dapat terdampak," ujar Djumala dalam rilis resminya.
Oleh karena itu, Djumala berpandangan jika Indonesia yang memiliki pengalaman diplomasi sejak lama bisa ikut berkontribusi dalam upaya perdamaian kawasan. Di sisi lain, ASEAN juga harus terus mengedepankan penyelesaian sengketa lewat dialog dan musyawarah.
"Jika ASEAN ingin memperkuat sentralitasnya, penyelesaian konflik internal secara damai harus menjadi prioritas. Indonesia memiliki pengalaman sebagai fasilitator perdamaian yang dapat menjadi modal dalam mendorong dialog antara kedua negara," pungkasnya.
Rekam Jejak Indonesia dalam Damaikan Tailan-Kamboja
Saat Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB, didukung pula oleh ICJ dan Amerika Serikat, untuk membantu meredakan konflik Tailan dan Kamboja.
Proses mediasi yang dilakukan Indonesia saat itu melibatkan berbagai jalur pertemuan, seperti pertemuan informal di Jakarta, Joint Border Committee (JBC) di Bogor, hingga pertemuan trilateral di sela-sela KTT ASEAN ke-18. Indonesia bahkan menawarkan penempatan tim observer atau pengamat di wilayah sengketa untuk memastikan situasi tetap kondusif bagi kedua belah pihak.
Meskipun negosiasi berlangsung sangat alot, Indonesia tetap konsisten menawarkan solusi perdamaian. Hambatan juga muncul saat ada perbedaan pandangan di internal pemerintahan Tailan yang sempat menolak kehadiran tim pengamat.
Kawan GNFI, keberhasilan diplomasi Indonesia ini tidak lepas dari peran dua tokoh sentral, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Marty Natalegawa secara aktif melakukan shuttle diplomacy dengan mengunjungi Tailan dan Kamboja secara bergantian. Langkah ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang berimbang dari kedua pihak yang bersengketa.
Di sisi lain, Presiden SBY ikut mempertemukan pemimpin kedua negara dalam satu meja. Ia menjadi “penengah” bersama dengan Marty.
Meskipun belum mencapai perdamaian permanen, upaya ini berhasil menciptakan hubungan yang lebih kondusif dan damai. Inisiatif Indonesia saat itu juga mendapatkan pujian dunia, di mana Indonesia dianggap mampu menjembatani proses mediasi dan tetap menjaga asa ASEAN dalam membantu menyelesaikan konflik antaranggota.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
