Tahukah Kawan GNFI jika dalam waktu dekat, Indonesia mungkin bakal punya tetangga baru yang berbatasan langsung di kawasan Samudra Pasifik. Calon negara tetangga baru itu bernama Bougainville, sebuah provinsi otonom di Papua Nugini.
Wilayah tersebut merupakan kepulauan yang terletak di ujung timur Papua Nugini. Secara geografis, Bougainville sebetulnya adalah bagian terbesar dari Kepulauan Solomon. Meskipun saat ini masih berstatus wilayah otonom, masyarakatnya telah menyatakan keinginan kuat untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara berdaulat.
Hasil referendum yang digelar pada akhir tahun 2019 menunjukkan 98,31 persen masyarakat mendukung kemerdekaan penuh. Keinginan tersebut merupakan puncak dari perjuangan dan aspirasi masyarakat yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.
Jejak Sejarah di Kepulauan Pasifik
Secara historis, Bougainville telah dihuni oleh manusia sejak 29.000 tahun yang lalu berdasarkan temuan arkeologis di Gua Kilu. Namanya sendiri diambil dari seorang laksamana sekaligus penjelajah asal Prancis, Louis Antoine de Bougainville. Dikatakan bahwa ia mencapai pulau tersebut pada tahun 1768.
Pulau ini sempat berada di bawah protektorat Kekaisaran Jerman pada tahun 1886 sebelum akhirnya beralih ke administrasi Australia setelah Perang Dunia I. Selama Perang Dunia II, wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit saat pasukan Jepang menduduki pulau tersebut untuk mendukung operasi mereka di Pasifik.
Setelah perang berakhir, Bougainville kembali di bawah kendali Australia dan kemudian dimasukkan ke dalam teritori Papua Nugini yang merdeka pada tahun 1975. Namun, bibit-bibit keinginan wilayah itu untuk memisahkan diri sebenarnya sudah mulai muncul sejak akhir tahun 1960-an.
Konflik Panguna dan Titik Balik Perdamaian
Pemicu utama ketegangan adalah pengoperasian tambang tembaga Panguna yang merupakan salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan pembagian hasil yang adil, sementara dampak kerusakan lingkungan mulai menghantui tanah ulayat mereka.
Ketidakpuasan ini akhirnya meledak menjadi perang saudara yang berlangsung selama satu dekade antara tahun 1988 hingga 1998. Konflik bersenjata antara tentara revolusioner setempat dengan pasukan pemerintah pusat tersebut diperkirakan menelan korban jiwa sampai sekitar 20.000 orang.
Titik terang perdamaian baru mulai terlihat setelah penandatanganan The Bougainville Peace Agreement (BPA) atau Perjanjian Damai Bougainville pada Agustus 2001. Salah satu pilar utama dari perjanjian tersebut adalah pemberian otonomi luas serta hak untuk menggelar referendum kemerdekaan di masa depan.
Calon Negara Baru Tetangga Indonesia
Sesuai dengan hasil referendum yang mayoritas masyarakatnya ingin merdeka, pemerintah Papua Nugini dan pemerintah otonom Bougainville kemudian menyepakati peta jalan transisi politik secara bertahap. Pada bulan Maret 2025, The Bougainville Independence Leaders Consultation Forum (BILCF), sebuah forum yang dibuat untuk mengkonsultasikan kemerdekaan Bougainville, merekomendasikan 1 September 2027 sebaga tanggal kemerdekaan.
Namun, James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini, memperingatkan bahwa ekonomi Bougainville tidak cukup “kuat” untuk merdeka, Akhirnya, pada Juli 2026, BILCF mengubah tanggal kemerdekaan yang mereka rekomendasikan menjadi 1 September 2030.
Disadur dari situs resmi Autonomous Bougainville Government (ABG), ada beberapa tahapan yang dilalui oleh Bougainville sebelum merdeka, yakni persiapan untuk pemerintahan sendiri hingga 1 September 2027, periode pemerintahan sendiri dari tahun 2027-2030, dan kemerdekaan pada 2030.
Sebagai informasi, masyarakat Bougainville adalah kelompok etnis mayoritas Melanesia. Mayoritas dari mereka beragama Kristen. Hal ini hampir sama seperti halnya masyarakat asli Papua yang berasal dari etnis yang sama.
Secara budaya, selama ini Papua dan Papua Nugini memiliki akar rumpun yang sama. Banyak adat-adat yang cukup mirip. Namun, karena keduanya merupakan kedua negara yang berbeda, sistem administratif dan sosialnya berbeda.
Meskipun demikian, jika Bougainville benar-benar menjadi negara berdaulat di masa depan, bukan tak mungkin jika negara ini akan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Apalagi, keduanya juga berada di kawasan Pasifik yang strategis.
Selama ini, Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di Pasifik, seperti Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan lainnya. Bahkan, Indonesia juga menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG).
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
