Di tengah panasnya persaingan geopolitik dunia saat ini, Asia Tenggara sering kali dipandang sebagai "oase" stabilitas yang relatif tenang. ASEAN memiliki sebuah fondasi hukum dan moral yang sangat kuat.
Fondasi tersebut bersifat mengikat negara-negara di kawasan untuk selalu mengedepankan dialog dibanding konfrontasi. Instrumen tersebut adalah Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia alias TAC.
Indonesia, sebagai salah satu "kakak tertua" di ASEAN, secara konsisten mempromosikan TAC sebagai kunci utama dalam menjaga rumah tangga kawasan agar tetap rukun.
Apa Itu TAC?
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC adalah sebuah perjanjian persahabatan dan kerja sama yang dibentuk oleh para pendiri ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Lahir dari KTT Pertama ASEAN, perjanjian ini merupakan kode etik yang mengikat secara hukum untuk mengatur hubungan antarnegara di kawasan maupun di luar kawasan.
Kekuatan utama TAC terletak pada prinsip-prinsip fundamentalnya yang tertuang dalam Pasal 2. Beberapa poin intinya meliputi penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan, hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan eksternal, prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri, serta penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, TAC secara tegas menolak ancaman atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.
Menariknya, TAC tidak hanya eksklusif bagi negara-negara Asia Tenggara. Sejak amandemen tahun 1987, perjanjian ini juge memungkinkan negara-negara di luar kawasan untuk ikut bergabung.
Hingga Juli 2026, dukungan internasional terhadap TAC semakin meluas dengan bergabungnya negara-negara seperti Swedia, Polandia, Rumania, dan Lituania sebagai High Contracting Parties (HCPs). Dengan tambahan tersebut, kini ada 62 HCPs yang telah menandatangani instrumen aksesi TAC, termasuk negara sahabat seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.
Hal ini menunjukkan bahwa "ASEAN Way" dianggap efektif untuk mencegah perbedaan kepentingan berkembang menjadi konflik terbuka.
TAC sebagai Jangkar Perdamaian
Dalam peringatan 50 tahun TAC yang diselenggarakan di Manila pada Juli 2026, Indonesia kembali menegaskan posisi tawar instrumen ini di mata dunia. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menekankan bahwa di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan tantangan keamanan, TAC tetap menjadi landasan paling relevan untuk membangun kepercayaan (trust) dan menyelesaikan perbedaan melalui jalur dialog.
“Kekuatan TAC terletak pada kemampuannya menjaga agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik,” ungkap Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam rilis pers resminya di Kementerian Luar Negeri RI.
Indonesia mengingatkan dunia bahwa prinsip-prinsip dalam TAC sebenarnya berakar kuat pada semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Nilai-nilai seperti kesetaraan, kedaulatan, dan penyelesaian sengketa secara damai sejatinya bukan hal baru bagi diplomasi Indonesia. Hal ini sudah menjadi jati diri dan fondasi perdamaian.
Bergabungnya negara-negara sahabat dalam TAC huga disebut Sugiono sebagai bentuk kepercayaan dunia pada ASEAN dan prinsip TAC. Menurutnya, TAC bisa menjaga perdamaian karena perbedaan kepentingan tidak menjerumus ke dalam konflik yang lebih besar.
Lebih lanjut, Indonesia melalui Kemlu menyatakan bahwa (TAC) harus terus menjadi jangkar perdamaian, stabilitas, dan arsitektur kawasan yang berlandaskan aturan. Melalui komitmen ini, Indonesia berharap ASEAN dapat terus menjadi pusat stabilitas yang mampu merangkul berbagai kepentingan global tanpa harus mengorbankan perdamaian.
"TAC bukan sekadar sebuah perjanjian. TAC mencerminkan pendekatan Asia Tenggara dalam menjaga perdamaian, yaitu melalui dialog, konsultasi, dan kerja sama," pungkas Menlu.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
