Peringatan Hari Media Sosial Indonesia pada 10 Juni 2026 lalu seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum evaluasi atas cara pemerintah berkomunikasi di ruang digital yang semakin kompleks.
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia telah mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta pengguna dari total populasi nasional pada tahun 2026. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator kuat bahwa media sosial kini menjadi ruang utama pembentukan opini publik (APJII, 2026).
Dengan dominasi platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, komunikasi publik tidak lagi bersifat linear, tetapi berlangsung dalam jaringan yang dinamis, cepat, dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh negara.
Dalam kerangka teori network society, Manuel Castells menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern terletak pada kemampuan mengelola arus informasi dalam jaringan digital, bukan semata pada otoritas formal.
Artinya, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan salah satu aktor dalam ekosistem komunikasi yang sangat dinamis.
Di Indonesia, berbagai instansi memang telah aktif memanfaatkan media sosial untuk diseminasi kebijakan dan pelayanan publik. Namun, persoalan utamanya bukan lagi soal kehadiran digital, melainkan kualitas komunikasi, apakah pesan yang disampaikan mampu dipahami, dipercaya, dan direspon oleh masyarakat secara positif.
Masalah tersebut semakin kompleks ketika komunikasi publik dipengaruhi oleh algoritma platform digital. Algoritma bekerja dengan memprioritaskan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi, seperti komentar, share, dan durasi tontonan, sehingga tidak semua informasi memiliki peluang yang sama untuk muncul di ruang publik.
Konsep filter bubble yang diperkenalkan Eli Pariser menjelaskan bagaimana algoritma menyaring informasi sesuai preferensi pengguna, yang pada akhirnya mempersempit keragaman informasi yang diterima.
Di sisi lain, dari perspektif psikologi kognitif, Daniel Kahneman menjelaskan adanya fenomena negativity bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan, mengingat, dan merespons informasi yang bernuansa ancaman, risiko, atau kritik dibandingkan informasi yang bersifat positif.
Kondisi ini menyebabkan berita negatif mengenai pemerintah cenderung lebih cepat menarik perhatian publik dan menyebar secara luas, sementara berbagai capaian, keberhasilan, maupun manfaat kebijakan sering kali tidak memperoleh tingkat perhatian yang sama.
Fenomena ini bukan asumsi semata, tetapi telah dibuktikan secara empiris. Studi Soroush Vosoughi menemukan bahwa informasi yang memicu emosi, terutama yang bersifat kontroversial atau salah, dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat dibandingkan informasi faktual.
Konsep convergence culture yang dikemukakan Henry Jenkins memberikan perspektif penting bahwa media sosial bukan hanya ruang distribusi informasi, tetapi ruang kolaborasi antara produsen dan pengguna konten.
Jenkins menjelaskan bahwa dalam era konvergensi, konten tidak lagi berada dalam satu kanal, melainkan mengalir lintas platform dan melibatkan partisipasi aktif publik dalam produksi dan penyebaran makna.
Ini berarti bahwa netizen memiliki peran strategis sebagai co-creator dalam komunikasi publik. Kredibilitas pemerintah tidak lagi ditentukan oleh pesan resmi semata, tetapi oleh bagaimana pesan tersebut direspons, diinterpretasikan, dan diperkuat oleh masyarakat.
Media sosial memang membawa dampak positif yang signifikan, seperti mempercepat diseminasi informasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik. Data APJII 2026 menunjukkan bahwa selain untuk komunikasi (19,9%) dan hiburan (19,7%), masyarakat juga menggunakan internet untuk mencari informasi dan berita (19,6%), yang menunjukkan besarnya peran media digital dalam ekosistem informasi nasional.
Namun, dampak negatifnya juga nyata, terutama terkait penyebaran hoaks, kelelahan informasi (information overload), hingga meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dalam situasi ini, literasi digital menjadi faktor kunci, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor utama komunikasi publik. Kerangka literasi digital nasional yang dikembangkan Kominfo menekankan empat pilar utama, cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital.
Namun dalam praktiknya, literasi digital ASN masih sering dipahami sebatas kemampuan teknis menggunakan media sosial, belum menyentuh aspek strategis seperti manajemen isu, verifikasi informasi, dan komunikasi krisis.
Akibatnya, ketika isu publik muncul, respon yang diberikan kerap terlambat dan tidak tepat sasaran, yang justru memperkuat persepsi negatif di masyarakat.
Keterbatasan kapasitas ini pada akhirnya berkontribusi pada pola komunikasi pemerintah yang masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak cukup hanya pada peningkatan literasi individu, tetapi perlu didukung oleh sistem komunikasi yang lebih adaptif dan berbasis data.
Pemerintah perlu membangun integrated social listening yang bekerja secara real-time, sehingga mampu memantau percakapan publik, membaca sentimen masyarakat, mendeteksi potensi isu sejak dini, serta merespon isu secara cepat setelah suatu peristiwa, isu, atau krisis terjadi (golden hour communication).
OECD menegaskan bahwa komunikasi publik modern harus responsif, berbasis data, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan agar pemerintah tetap mampu mengelola narasi di ruang digital.
Namun, penguatan sistem saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan perubahan cara berkomunikasi. Pemerintah perlu mentransformasi pendekatan komunikasi menjadi lebih human-centered dan kolaboratif agar relevan dengan karakter media sosial.
Informasi publik tidak bisa lagi disampaikan secara formal dan panjang, tetapi harus dikemas secara ringkas, visual, dan berbasis storytelling agar mampu menarik perhatian dan membangun kedekatan emosional.
Hal ini penting karena laporan Digital Indonesia menunjukkan bahwa pengguna internet cenderung lebih terlibat pada konten visual dan interaktif dibandingkan format formal.
Selain itu, pelibatan komunitas digital, key opinion leaders, dan influencer kredibel perlu diperkuat sebagai mitra komunikasi, sehingga pesan pemerintah tidak hanya berhenti di tingkat institusi, tetapi juga diperkuat melalui kepercayaan publik.
Dengan demikian, perbaikan komunikasi publik di era algoritma menuntut perubahan yang menyeluruh, tidak hanya pada kompetensi ASN, tetapi juga pada sistem dan pendekatan komunikasi itu sendiri. Pemerintah perlu beralih dari sekadar “penyampai informasi” menjadi pengelola percakapan publik yang adaptif dan kolaboratif.
Di era ini, informasi tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling berwenang, tetapi oleh siapa yang paling relevan, cepat, dan dipercaya.
Tanpa transformasi tersebut, pemerintah akan terus tertinggal dalam membentuk opini publik, dan ruang digital akan lebih mudah diisi oleh narasi negatif dibandingkan fakta yang sebenarnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
