Mohammad Mahfud Mahmodin atau kerap dikenal dengan panggilan Mahfud MD ialah akademikus yang ahli di bidang hukum ketatanegaraan. Sosok kelahiran Sampang, Madura ini memulai kiprahnya dalam dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia tempat ia meraih gelar sarjana hukum.
Kepakarannya di ilmu kehukuman memuluskan karier Mahfud. Pada 2008, ia pun mendapat kesempatan menduduki jabatan ketua merangkap hakim Mahkamah Konstitusi selama lima tahun.
Saat Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya, Mahfud kembali mendapat posisi yang lebih strategis. Ia dipilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia serta Menteri Dalam Negeri ad interim ketika menteri definitif, Tito Karnavian bertugas di Singapura pada 2020.
Meraih popularitas sebagai menteri membuat Mahfud mencoba peruntungan dalam pemilihan presiden Indonesia pada 2024 lalu. Ia dipasangkan dengan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo selaku capres yang dimajukan PDI Perjuangan.
Setelah kalah dalam pemilihan presiden, Mahfud kini fokus di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dunia hukum Indonesia masih menjadi perhatiannya di tengah kesibukan sebagai anggota komisi mengingat kondisi dan situasi politik serta hukum negara yang selalu bergejolak sampai saat ini.
Tidak Mungkin Kekuasaan yang Abadi
Membicarakan kondisi politik dan hukum Indonesia saat ini masyarakat sedang dilanda kegundahan karena pihak berwenang belum bersikap adil kepada masyarakat. Semisal menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, di mana menurut masyarakat awam hukuman yang diberikan terlampau ringan sehingga ditakutkan sang pelaku tidak mendapat efek jera seusai mendekam di dalam penjara.
Bagi Mahfud sendiri sulit memberikan nilai baik untuk kinerja politik dan hukum di Indonesia dengan apa yang sudah terjadi seperti sekarang ini. Menurutnya malahan adanya penurunan kualitas yang menyebabkan sikap pesimistis hadir di kalangan rakyat biasa.
“Secara umum banyak yang pesimistis dan menganggap hukum dan politik di Indonesia mengalami regresi terpuruk. Faktanya apa? Fakta ini hasil jajak pendapat semuanya memang bermasalah. Demokrasi terutama. Politik demokrasi itu mengalami regresi, hukum juga mengalami regresi luar biasa sehingga banyak yang pesimis,” ucap Mahfud kepada Good News From Indonesia dalam segmen GoodTalk.
Mahfud merasa peluang untuk membangun kembali harapan lewat kualitas politik dan hukum ada di masa mendatang. Ia menilai perbaikan di dua bidang itu kemungkinan bisa tercapai saat ada pergantian kepemimpinan di dalam pemerintahan.
“Negara kita ini adalah negara hukum atau negara demokrasi konstitusional. Demokrasi dan konstitusi itu selalu membuka peluang bagi terjadinya sirkulasi kekuasaan. Tidak mungkin ada kekuasaan yang abadi. Kalau normalnya kekuasaannya jatuh dan diperbarui setiap pemilu. Kalau tidak normal, biasanya selesai di tengah jalan. Indonesia sudah terjadi berkali-kali (pergantian kekuasaan di tengah jalan), bukan sekali, dua kali,” ungkapnya.
Homeless Media
Pada Mei 2026 lalu, dunia jurnalistik Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa pemerintah menggandeng sejumlah homeless media sebagai mitra. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi RI, Mohammad Qodari di mana GNFI turut disebut dalam daftar yang tertera.
Mahfud MD saat ditemui GNFI menyuarakan pendapatnya mengenai hal ini. Menurutnya homeless media tidak masalah menyuarakan suara dari pemerintah asal mengemukakan kebenaran.
“Mau menyuarakan suara pemerintah oke, tapi tidak sebagai kooptasi, tapi sebagai kebenaran,” ucap Mahfud.
Bagi Mahfud sendiri pemerintah tidak selamanya menjadi biang pembawa kabar buruk. Maka dari itu, tidak salah bila media mainstream dan homeless media memberitakan yang sejatinya memang baik bersumber dari pemerintah.
“Pemerintah kan tidak selalu salah kan ya. Yang bagus-bagus ya kita puji juga,” ucapnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
