Demontrasi menjadi salah satu cara untuk menyuarakan pendapat. Siapa pun warga negara Indonesia berhak untuk melakukan demonstrasi asalkan tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dari kalangan “ibu-ibu”.
Salah satu gerakan yang menyatukan perempuan-perempuan ini adalah Suara Ibu Peduli (SIP). Gerakan ini terbentuk di era akhir Orde Baru dan bertujuan membuka ruang keberanian perempuan untuk terlibat dalam perubahan politik.
SIP membersamai perjuangan dengan turun ke jalan. Mereka menyerukan tuntutan dan kritik terkait kebijakan yang dibuat penguasa.
Sejarah Suara Ibu Peduli
Disadur dari Jurnal Perempuan tulisan Gadis Arivia dkk., gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) lahir di tengah kondisi sosial-politik Indonesia yang genting di penghujung kekuasaan Orde Baru. Kala itu, Indonesia yang dinahkodai oleh Presiden Soeharto mengalami krisis ekonomi yang membuat harga kebutuhan pokok melonjak drastis.
Krisis ekonomi itu menghantam masyarakat di akhir 1997 hingga awal 1998 itu membuat masyarakat kesulitan. Saking sulitnya mendapatkan barang dengan harga yang “masuk akal”, banyak orang mulai menjarah. Banyak orang antre dan sulit untuk sekadar makan tahu dan tempe.
Membaca situasi yang kacau itu, SIP merasa bahwa hal ini terjadi akibat kegagalan politik. Sebagai respons, SIP pun melakukan aksi.
23 Februari 1998 menjadi debut gerakan ini untuk turun ke jalan di Bundaran HI. Konon, Bundaran HI dipilih karena lokasi ini merupakan area perkantoran yang ada di pusat kota. Lebih mudah bagi para demonstran untuk berdemonstrasi dengan pakaian “ala” kantoran.
Menariknya, media-media kala itu justru getol membingkai gerakan ini sebagai bentuk protes para ibu akibat harga susu yang naik. Padahal, realitanya lain.
Aksi ini lebi dari sekedar tanggapan “ibu-ibu” yang protes akibat naiknya harga kebutuhan, tapi juga strategi sadar yang dibangun atas keprihatinan terhadap situasi struktural yang represif dan korup.
Krisis ekonomi hebat di tahun 1998 itu berimbas banyak pada ketersediaan susu. Aksi itu kemudian disamarkan dalam kegiatan penjualan susu murah yang dilakukan sebelum demo pada 21 Februari 1998.
Saat kegiatan penjualan susu murah, banyak masyarakat dari berbagai kalangan datang. Ibu-ibu dan bapak-bapak berebut susu. Mereka saling mendorong, membuat situasi tidak kondusif.
Ini menunjukkan jika situasi ekonomi di Indonesia memang tengah genting akibat kekuasaan rezim yang otoriter.
Perlu dicatat bahwa demontrasi SIP murni direncanakan oleh aktivis perempuan, bukan “ibu-ibu” spontan. Bahkan, rencana demonstrasi sudah dibicarakan jauh-jauh hari, sejak 1997.
Aktivis-aktivis SIP sering melakukan diskusi internal, termasuk terkait penamaan “Suara Ibu Peduli”. Dikatakan bahwa penggunaan kata “ibu” dirasa lebih dapat diterima oleh publik dan tidak terlalu mengundang pertentangan di masyarakat dibandingkan menggunakan kata “perempuan”.
Demo juga tidak bertahan lama, hanya sekitar 30 menit. Aktivis ditangkap oleh polisi. Mereka kemudian menjalani sidang perdana pada 4 Maret 1998.
Para feminis ini dinyatakan bersalah karena dianggap melanggar Pasal 510 KUHP soal mengganggu kertiban umum. Meskipun begitu, gerakan ini menuai simpati dan dukungan besar dari perempuan-perempuan lainnya.
Akan tetapi, persidangan tidak pernah berlanjut karena Orde Baru jatuh pada 21 Mei 1998. Walaupun persidangan mereka dihentikan, aksi SIP tidak berhenti.
Saat demo besar mahasiswa yang terjadi pada 19 Mei-23 Mei 1998, SIP ikut mendukungnya dengan memberi serta menyalurkan nasi bungkus untuk para mahasiswa.
Perjuangan "Ibu" yang Belum Usai
Bertahun-tahun berlalu setelah demonstrasi pertama SIP di tahun 1998. Namun, perjuangan aktivis perempuan ini belum usai.
Seiring berjalannya waktu, seiring bergantinya pemimpin Indonesia, gerakan Suara Ibu Peduli masih mengakar kuat. Mereka masih setia menyuarakan kepedulian mereka kepada kekuasaan yang otoriter dan merugikan masyarakat.
Di era modern ini, hadir juga Suara Ibu Indonesia yang merupakan “reinkarnasi” dari SIP. Masih sama dengan pendahulunya, Suara Ibu Indonesia juga aktif menyuarakan isu-isu krusial.
Kelompok ini pernah turun ke jalan untuk menentang revisi UU TNI dan mengkritik tindakan represif aparat terhadap demonstran. Selain itu, aktivis-aktivis ini juga pernah menuntut evaluasi total pada program unggulan Kabinet Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
