Kondisi ekonomi nasional menghadapi tantangan serius. Pada awal Juni 2026, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menembus angka Rp18.000. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang-barang impor, tetapi juga memberikan tekanan pada daya beli masyarakat luas.
Situasi ini akan semakin pelik jika tidak diatasi dengan serius. Melemahnya rupiah terhadap dolar AS jelas akan sangat berdampak pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendominasi (hampir dua pertiga dari total populasi Indonesia).
Namun, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, kebijakan moneter dan fiskal saja dinilai belum cukup. Perlu ada komunikasi yang empatik, tepat, dan terukur agar tidak memicu kepanikan publik yang lebih luas.
Pentingnya Komunikasi yang Empatik
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si., menyoroti bahwa komunikasi pemerintah berperan penting dan dianggap setara dengan kebijakan ekonomi teknis.
Menurutnya, tanpa adanya penjelasan yang transparan, masyarakat akan mudah terjebak dalam spekulasi tanpa dasar. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin akan berujung pada tindakan merugikan seperti panic buying, penarikan dana massal, hingga penyebaran hoaks.
“Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan menambah kepanikan,” ujarnya disadur dari situs resmi umy.ac.id.
Tak luput, ia juga menambahkan bahwa fungsi komunikasi jauh lebih dalam dari sekadar memberikan info. Baginya, komunikasi bisa menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Komunikasi publik bukan sekadar sarana penyampaian informasi. Namun, ini adalah instrumen untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial-ekonomi,” imbuh Fajar.
Strategi Komunikasi di Tengah Badai
Mengacu pada Situational Crisis Communication Theory (SCCT), langkah terbaik bagi pemerintah dalam menghadapi krisis dari luar adalah dengan menerapkan accommodative communication. Artinya, pemerintah harus berani mengakui kondisi sulit yang ada sambil menunjukkan empati dan solusi nyata.
“Pernyataan yang jujur akan jauh lebih efektif daripada hanya menyalahkan faktor luar. Masyarakat pasti bisa menerima kenyataan. Asalkan, mereka merasa dipahami dan tidak dibohongi,” tegasnya.
Selanjutnya, Fajar meminta agar pemerintah harus satu suara. Narasi yang disampaikan oleh Presiden, Bank Indonesia, hingga jajaran menteri harus selaras agar tidak membingungkan masyarakat.
Pemerintah juga disarankan menunjuk juru bicara resmi untuk memberikan pembaruan rutin. Jubir ini bisa memberikan update kondisi perkembangan cadangan devisa dan langkah intervensi pasar.
Selain itu, Fajar juga menyarankan agar pemerintah sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah teknis yang sulit dimengerti. Pemerintah harus hadir dengan solusi praktis, seperti mengajak masyarakat mencintai produk lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
Mengubah Krisis Menjadi Momentum Ketahanan
Pelemahan Rupiah memang dipengaruhi faktor global yang kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia. Namun, optimisme harus tetap dijaga melalui langkah nyata, seperti pengendalian impor non-esensial dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Di tengah badai pelemahan rupiah, suara pemerintah yang jernih dapat menjadi benteng pertama untuk menjaga ketenangan. Jika dilakukan dengan baik, situasi sulit ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan bangsa,” pungkasnya.
Dengan komunikasi yang kuat dan masyarakat yang tetap tenang, Indonesia diharapkan mampu melewati badai ekonomi ini dengan lebih tangguh.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
