Hubungan kerja sama Indonesia dan Tiongkok selalu menjadi pusat perhatian. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilal perdagangan bilateral yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun, ada juga sisi lain dari Tlongkok yang menjadi kekhawatiran Indonesia. Kapal-kapal nelayan berbendera Tiongkok masih saja berulah di perairan Natuna Utara, sementara dominasi perusahaan Tiongkok atas industri nikel Indonesia kian hari kian mencengkeram.
Kita semua tahu kalau Indonesia membutuhkan Tiongkok. Namun, mau sampai kapan Indonesia membiarkan dirinya selalu berada di posisi yang mengalah?
Natuna: Luka Lama Tak Kunjung Sembuh
Sudah bertahun-tahun, kapal ikan Tiongkok yang kerap dikawal kapal coast guard-nya memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin.
Tiongkok beralasan wilayah itu termasuk ke dalam wilayah nine-dash line, sebuah klaim yang secara tegas dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016. Namun, pembatalan itu tampaknya tidak membuat Beijing bergeming sedikitpun.
Yang lebih mengkhawatirkan, respons Indonesia selama ini cenderung pernyataan diplomatik ketimbang tindakan nyata di lapangan.
Nota protes dikirim, pernyataan tegas disampaikan di depan media, lalu semuanya kembali senyap seolah tak ada yang terjadi. Siklus Ini berulang, dan Tiongkok tampak sudah hafal polanya.
Nikel: Investasi atau Ketergantungan?
Tiongkok hadir sebagai Investor, sejak Indonesia menetapkan kebijakan hilirisasi nikel dan melarang ekspor bijih mentah, perusahaan-perusahaan Tiongkok berperan dominan di kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Halmahera. Mereka tidak sekadar berinvestasi, tetapi mereka menguasai rantai produksi dari hulu ke hilir.
Mulai dari smelter, teknologi pengolahan, hingga tenaga kerja teknis, ekosistem industri nikel Indonesia sebagian besar di bawah kendali kendali pemodal dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Indonesia memang mendapat royalti, pajak, dan sejumlah lapangan kerja.
Namun, nilai tambah terbesar justru mengalir ke luar negeri. Hilirisasi yang seharusnya memperkuat posisi Indonesia dalam rantal pasok global bateral kendaraan listrik, pada praktiknya malah Indonesia dijadikan sebagai perpanjangan tangan industri manufaktur Tiongkok. Ini bukan hilirisasi murni, ini alihdaya berkedok investasi.
Ketimpangan yang Tak Boleh Diabaikan
Data perdagangan menggambar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang masih menjadi persoalan struktural hingga kini belum terselesaikan. Produk manufaktur Tiongkok mulai dari tekstil hingga elektronik memenuhi pasar domestik, sementara Indonesia sebagian besar masih mengekspor komoditas mentah atau produk setengah jadi.
Ketidakseimbangan ini adalah cerminan dari relasi yang timpang, di mana Indonesia lebih sering berposisi sebagai pemasok sumber daya ketimbang mitra yang setara dan berdaulat.
Pragmatisme Tanpa Prinsip adalah Kelemahan
Di bawah kepemimpinan masa kini, Indonesia berupaya membangun pendekatan yang lebih pragmatis terhadap Tiongkok. Kunjungan-kunjungan diplomatik dan komitmen investasi senilai ratusan triliun rupiah terus mengalir.
Langkah ini tidak sepenuhnya keliru karena Indonesia memang membutuhkan modal untuk membangun. Namun, pragmatisme yang tidak diimbangi prinsip adalah kelemahan yang perlahan bisa dieksploitasi. Ketika Indonesia terlalu mendahulukan keuntungan ekonomi jangka pendek, la berisiko mengorbankan posisi tawarnya untuk jangka panjang.
Tegas, Bukan Konfrontatif
Indonesia perlu membangun ulang narasi hubungannya dengan Tiongkok dengan ketegasan yang terukur dan konsisten. Di Natuna, itu berarti Indonesia harus patroli yang lebih intensif, protes diplomatik yang lebih keras, dan kesediaan untuk membawa isu ini ke forum internasional bila Tiongkok terus mengabaikan hukum laut internasional.
Di sektor nikel, itu berarti Indonesia harus memperketat regulasi alih teknologi, mendorong lebih banyak tenaga kerja lokal di posisi teknis dan manajerial, serta memastikan bahwa hilirisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah nyata bagi rakyat Indonesia.
Pada saat yang sama, Indonesia tidak harus berjalan sendiri. Sebagai anggota G20 dan kekuatan terbesar di ASEAN, Indonesia punya platform yang lebih dari cukup untuk membangun koalisi diplomatik kawasan dalam menghadapi klaim sepihak Tiongkok di Laut China Selatan.
Berbicara dari Posisi Kekuatan
Hubungan Indonesia dan Tiongkok tidak harus menjadi pilihan antara tunduk atau bermusuhan. Di situlah justru letak seni diplomasi sejati dimana menjaga hubungan tetap produktif tanpa kehilangan martabat.
Kawan perlu ingat bahwa Indonesia adalah negara besar, dengan populasi terbesar keempat di dunia, cadangan nikel terbesar di bumi, dan posisi geografis yang tidak bisa diabaikan oleh kekuatan mana pun.
Sudah saatnya Indonesia berbicara dari posisi kekuatannya, bukan dari posisi ketergantungan. Sebab dalam hubungan antarbangsa, rasa segan hanya datang kepada mereka yang tahu kapan harus bersikap tegas.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
