Tren keterwakilan perempuan di ranah politik tampaknya menunjukkan perkembangan positif di beberapa periode terakhir. Hal ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah perempuan yang berhasil masuk ke lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Guru Besar Ilmu Gender dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Nur Azizah, M.Si., menilai bahwa keterwakilan perempuan secara historis memang mengalami kenaikan dan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan ini disebutnya masih cenderung landau yang belum menunjukkan lonjakan signifikan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
“Jika dilihat dari riwayatnya, keterwakilan perempuan memang semakin membaik. Persentasenya meningkat, meskipun tidak signifikan dan cenderung landai. Saat ini berada di kisaran 20 persen. Itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi jika dibandingkan dengan harapan, tentu masih belum optimal,” jelasnya dikutip dari laman umy.ac.id.
Banyak Perempuan yang Mulai Terjun ke Politik
Meskipun ada sekitar 20 persen perempuan di legislatif, sebetulnya terdapat kebijakan kuota sebesar 30 persen. Meskipun demikian, 30 persen ini disebut Azizah berlaku pada tahap pencalonan, bukan hasil akhir. Artinya, partai wajib mencalonkan setidaknya paling sedikit 30 persen perempuan, tetapi tak ada jaminan mereka akan terpilih.
“Kuota 30 persen itu berlaku pada tahap pencalonan, bukan hasil akhir. Artinya, partai wajib mencalonkan minimal 30 persen perempuan, tetapi tidak ada jaminan mereka akan terpilih. Banyak yang akhirnya tidak lolos. Jadi ketika yang terpilih sekitar 20 persen, itu sudah menunjukkan kemajuan, meskipun belum maksimal,” papar Azizah.
Menurutnya, peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya perempuan yang berani terjun ke dunia politik. Partisipasi perempuan pun semakin meluas, baik di ranah legislatif maupun eksekutif, sehingga hal ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran politik perempuan di Indonesia.
Perempuan sebagai Aktor bagi Demokrasi Indonesia
Di sisi lain, Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Prof. Dr. Catur Suratnoaji, M.Si., menyoroti peningkatan peran perempuan dalam komunikasi politik digital yang membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam demokrasi Indonesia.
Melansir dari ANTARA, Catur menjelaskan bahwasannya perempuan kini bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga aktor aktif yang bisa membangun percakapan publik di ruang digital.
Menurutnya, media sosial bisa menjadi katalisator partisipasi politik bagi perempuan karena menyediakan ruang publik yang lebih egaliter untuk menyuarakan pandangan, membangun jaringan, serta memperkuat keterlibatan dalam proses demokrasi.
Tak ketinggalan, Catur juga memaparkan bagaimana perempuan mulai berperan sebagai aktor strategis dalam pembentukan opini publik dengan mengangkat isu kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, ekonomi, dan keluarga.
Meskipun demikian, ia tidak menampik jika partisipasi perempuan masih menghadapi ketimpangan geografis, di mana aktivitas perempuan jauh lebih dominan di kota besar dengan akses teknologi dan literasi digital yang lebih baik.
“Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi digital kita masih belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi perempuan di wilayah pinggiran,” paparnya.
Oleh karena itu, ia merekomendasikan adanya pemerataan akses teknologi, peningkatan literasi digital, dan penguatan pendidikan politik bagi perempuan. Hal ini bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
