Merespons perubahan geopolitik global sekaligus transformasi budaya kerja, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi. Kebijakan baru ini dibuat guna mendorong efisiensi dan produktivitas, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia.
Dalam video konferensi yang digelar Selasa (31/3/2026), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menjelaskan jika kebijakan tersebut merupakan langkah adaptif dan preventif dalam merespons kondisi dunia saat ini.
“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," kata Airlangga.
Kebijakan Work from Home untuk ASN Jadi Solusi
Konferensi terkait kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi, Selasa (31/3/2026).
Rantau pasok energi dunia yang tengah teruji akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat itu membuat dunia memutar otak untuk mengatasi kemungkinan kelangkaan bahan bakar akibat dibatasinya Selat Hormuz oleh Iran. Dalam hal ini, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang adaptif, resiliens, dan tangguh, serta mampu menjadikan momentum ini untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien.
"Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM (bahan bakar minyak) nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga," ujarnya lebih lanjut.
Kebijakan transformasi budaya kerja ini salah satunya mencakup penerapan work from home alias WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah. Sistaem kerja WFH ini dilakukan sekali dalam seminggu, yakni tiap hari Jumat dan diatur dalam surat edaran dari Menteri PANRB serta SE Mendagri.
Kebijakan transformasi mulai berlaku per 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam jangka waktu dua bulan setelah implementasi.
Dorong Penggunaan Transportasi Publik
Sejalan dengan penerapan WFH, pemerintah turut mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan efisiensi mobilitas, termasuk dengan adanya pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen, dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik.
"Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," jelas Airlangga.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga menerapkan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen. Sementara itu, efisiensi perjalanan dinas ke luas negeri juga dibatasi hingga 70 persen.
"Khusus untuk daerah, ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," imbuhnya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut mengatur terkait kebijakan WFH di sektor swasta. Namun, kebijakan ini didorong untuk tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pemerintah mendorong efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.
Akan tetapi, pelaksanaan WFH tidak sepenuhnya dilakukan di semua sektor. Airlangga menyebut, sektor layanan publik dan sejumlah sektor swasta strategis dikecualikan dan tidak akan menerapkan sistem WFH.
"Sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan yaitu sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan," ungkapnya.
Kawan GNFI, kebijakan WFH disinyalir bisa menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun, yakni berupa penghematan kompensasi BBM. Selain itu, total pembelanjaan BBM masyarakat juga berpotensi dihemat sampai RP59 triliun.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
