Ramadan selalu datang dengan suasana yang berbeda di Jakarta. Ketika hari dimulai lebih hidup oleh langkah orang-orang menuju masjid, oleh suara panci yang beradu di dapur-dapur kecil, dan doa-doa yang diam-diam dipanjatkan di sepertiga malam terakhir.
Ada rasa hangat yang mengikat warga dalam tradisi bersama yang rasanya seperti sebuah ritual berulang setiap tahun. Walaupun pada prosesnya tetap berjalan beriringan dengan dinamika Jakarta yang tidak pernah sepenuhnya tenang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pelarangan konvoi sahur di jalan raya atau yang biasa kita sebut dengan SOTR (Sahur On The Road) serta melarang organisasi masyarakat (ormas) melakukan razia sepihak terhadap tempat makan yang melayani pelanggan pada siang hari selama Ramadan.
Polda Metro Jaya akan melaksanakan patroli terpadu guna mengantisipasi kegiatan Sahur on The Road (SOTR) selama bulan Ramadan. Patroli ini melibatkan personel lalu lintas, reserse kriminal, intelijen, Samapta, Brimob hingga Binmas. Titik pengamanan akan bersifat dinamis, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain setiap hari sesuai dengan perkembangan dan situasi di lapangan.
Sebanyak 1900 personel gabungan akan diterjunkan setiap hari untuk melakukan pengawasan terhadap tempat usaha dan menjaga ketertiban umum di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta sepanjang Ramadan 2026.
Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan memfokuskan patroli pada rentang waktu malam hingga menjelang dini hari. Skema pengamanan ini disesuaikan dengan pola aktivitas warga Jakarta yang cenderung meningkat pada malam hari selama bulan Ramadan, dan relatif lebih menurun di siang hari.
Kebijakan ini tidak lahir begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, SOTR seringkali berubah dari kegiatan berbagi menjadi konvoi panjang yang melibatkan ratusan kendaraan. Niat untuk berbagi makanan biasanya berkaitan dengan euforia kelompok.
Jalan raya menjadi arena adu eksistensi “si paling keren” dengan klakson dan knalpot bersahut-sahutan hingga iring-iringan kendaraan yang memenuhi ruas-ruas jalan protokol hingga ke pemukiman warga. Biasanya hal ini memicu gesekan dengan kelompok lain yang berujung pada tawuran.
Tidak sedikit pula aksi ugal-ugalan, balap liar, hingga penggunaan petasan yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Alih-alih menghadirkan kebersamaan, SOTR yang tidak terkendali justru meninggalkan keresahan, kebisingan, dan risiko kecelakaan di ruang publik yang semestinya dijaga bersama.
Begitu pula dengan praktik sweeping di rumah makan. Setiap Ramadan, selalu ada kelompok yang merasa memiliki otoritas moral untuk menegur, bahkan merazia, warung makan yang buka di siang hari.
Padahal Jakarta bukan kota yang homogen. Ada warga non-Muslim, ada pekerja dengan kondisi kesehatan tertentu, ada juga sebagian dari mereka yang harus tetap makan demi menjaga stamina. Ketika teguran berubah menjadi intimidasi, di situlah ketertiban umum menjadi terancam.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikul tanggung jawab menjaga keseimbangan tersebut. Kebebasan beribadah tentu harus dilindungi, tetapi hal ini tidak boleh merampas hak orang lain untuk merasa aman dan dihormati. Larangan sweeping adalah penegasan bahwa penegakan aturan berada di tangan negara, bukan kelompok tertentu.
Kita perlu melihat peristiwa ini dengan kacamata yang lebih jernih. Anak-anak muda yang turun ke jalan memang tidak selalu bermaksud buruk. Banyak di antara mereka terdorong oleh semangat kebersamaan, oleh keinginan berbagi rezeki sahur kepada yang membutuhkan.
Akan tetapi, kota seperti Jakarta memiliki risiko yang berbeda dibanding dengan kota kecil lainnya. Kepadatan lalu lintas, keberagaman kelompok, dan intensitas interaksi membuat potensi gesekan yang jauh lebih besar. Apa yang di satu tempat mungkin dianggap wajar, di Jakarta bisa menjadi pemicu masalah yang lebih besar.
Di sisi lain, kelompok yang melakukan sweeping sering berdalih menjaga kesucian di bulan Ramadan. Namun kesucian tidak bisa ditegakkan oleh sebuah paksaan. Nilai agama justru menemukan maknanya ketika dijalankan dengan kesadaran, bukan tekanan. Negara hadir untuk memastikan bahwa nilai-nilai itu hidup berdampingan dengan prinsip hukum dan sejalan dengan hak asasi manusia.
Ramadan seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga pada hubungan sosial. Apakah kita sudah cukup menghormati ruang orang lain?
Larangan SOTR dan sweeping bukanlah bentuk pembatasan kebebasan dalam beragama. Hal ini merupakan upaya menjaga agar kebebasan itu tidak berubah menjadi sebuah gangguan. Barangkali, inilah makna yang perlu kita perluas tentang menahan diri untuk tidak menghakimi, menahan diri agar Jakarta tetap aman.
Menjaga Jakarta tetap aman selama Ramadan adalah bentuk kerja bersama seluruh warga. Kita perlu mengambil satu langkah setiap hari untuk menuju kota yang lebih baik. Sebab Jakarta dibangun oleh kesadaran bahwa hidup berdampingan selalu membutuhkan sikap untuk saling menghormati.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
