Status PNS dan PPPK 2026 kini menjadi sorotan utama bagi jutaan tenaga honorer dan aparatur negara di seluruh Indonesia menyusul diterbitkannya regulasi Pemendagri No. 6 Tahun 2026 terkait PNS dan PPPK yang tercatat menjadi ASN mulai 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola administrasi kependudukan dan identitas digital bagi para abdi negara, guna memastikan integrasi data yang lebih presisi antara pusat dan daerah.
Kawan GNFI perlu memahami bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan transformasi digital birokrasi. Melalui status PNS dan PPPK terbaru yang tertuang dalam Pemendagri No. 6 Tahun 2026.
Apakah status PPPK sama dengan PNS? Secara fundamental, keduanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), namun memiliki perbedaan pada skema pensiun dan masa kerja yang berbasis kontrak bagi PPPK.
Meski demikian, dalam implementasi layanan administrasi kependudukan tahun 2026, pemerintah mulai menyetarakan akses fasilitas digital bagi keduanya tanpa dikotomi yang mencolok.
Perlu Anda ketahui bahwa Permendagri No 6 Tahun 2026 mengubah Permendagri No. 109 Tahun 2019tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
Perubahan ini krusial karena menyangkut pencantuman gelar, status pekerjaan pada e-e-KTP, serta kodefikasi data ASN yang lebih modern dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Link Download Pemendagri No 6 Tahun 2026
Bagi Kawan GNFI yang berprofesi sebagai PPPK dan ASN dan membutuhkan salinan untuk download aturan terbaru ASN yang tertuang dalam Pemendagri No. 6 Tahun 2026. Silakan klik tautan di bawah ini untuk mendapatkan berkas resminya:
Regulasi ini tidak hanya mengatur teknis pendataan, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan validasi data status PNS dan PPPK 2026.
Pastikan Anda mengunduh versi lengkap beserta lampirannya untuk melihat perubahan format formulir kependudukan yang kini telah mengakomodasi status pegawai terbaru secara lebih mendetail.
Integrasi regulasi melalui Permendagri terbaru ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam membenahi ekosistem ASN di Indonesia.
Dengan memahami status PNS dan PPPK diklasifikasikan sama dengan nama ASN, Kawan GNFI diharapkan dapat bekerja lebih optimal dan taat administrasi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
