Redenominasi adalah sebuah strategi ekonomi yang dilakukan dengan menyederhanakan atau mengurangi digit angka nol dalam mata uang, misalnya dalam rupiah yakni dengan menghilangkan tiga angka nol (ribuan), dari Rp1.000 menjadi Rp1 saja.
Meski begitu, menurut Alhusain (2012), hal ini tidak menjadikan nilai Rupiah berkurang, nilai tukarnya senantiasa akan bernilai tetap dan tidak terpotong.
Beberapa negara yang menjalankan strategi redenominasi mata uang disambut kesuksesan, ada juga sejumlah negara yang mengalami kegagalan pasca melakukan redenominasi mata uang. Oleh karena itu, pengkajian matang perlu dilakukan sebelum strategi ini benar-benar diimplementasikan.
Salah satunya dengan mengkaji negara-negara yang terlebih dulu gagal melakukan redenominasi mata uang, pemerintah beserta masyarakat bisa turut belajar dari pengalaman tersebut supaya rencana redenominasi rupiah menjadi lebih mulus.
Artikel ini menyajikan informasi daftar negara yang gagal terapkan redenominasi dan penyebabnya, ada pula pembahasan seputar apa yang Indonesia bisa pelajari dari peristiwa tersebut.
Jadi, simak sampai habis agar kita bisa memahami konsep redenominasi mata uang dan turut mengawal kebijakan redenominasi Rupiah!
Daftar Negara yang Gagal Terapkan Redenominasi
Berikut daftar negara yang gagal terapkan redenominasi mata uangnya:
1. Brazil
Nwaoba (2010) menyebut dalam jurnalnya bahwa Brazil menjadi salah satu dari sejumlah negara yang gagal terapkan redenominasi. Dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun (saat jurnal tersebut dibuat), Brazil telah melakukan redenominasi mata uang sebanyak 6 kali dan semua percobaan itu menuai kegagalan mengendalikan inflasi ekonomi.
Tantangan utama redenominasi adalah kenaikan angka inflasi dan tekanan inflasi yang mengintai pasca dilakukan redenominasi. Dalam semua kasus, hiper-inflasi berkelanjutan menyebabkan redenominasi di Brazil dan perubahan mata uang, terutama dari cruzeiro real dengan Brazillian real yang terjadi di 1994.
2. Rusia/Uni Soviet
Pada awal tahun baru 1998, kebijakan redenominasi rubel yang diumumkan pemerintah Rusia mulai berlaku. Strategi ini ditempuh untuk meyakinkan masyarakat bahwa krisis ekonomi negara telah berakhir. Inflasi disebut tengah menurun, yang mulanya 875% pada tahun 1993 ke angka 15% di 1997.
Pemerintah melakukan redenominasi dengan menghapus tiga angka nol di mata uangnya saat inflasi ada di angka 15% dan setahun kemudian memperburuk kondisi makroekonomi dengan mendorong inflasi menembus 120%.
Sayangnya strategi redenominasi tidak menjadi akhir masa sulit negara. Tanpa adanya kebijakan/reformasi stabilisasi moneter dan fiskal yang baik, redenominasi tidak akan menghentikan inflasi.
3. Zimbabwe
Zimbabwe menjadi negara yang juga ikut melakukan praktik redenominasi dollarnya. Pemerintah menghilangkan tiga angka nol pada uang kertas Zimbabwe senilai $20.000 menjadi $20.
Inflasi besar yang melanda negara tersebut selama bertahun-tahun membuat mata uang lokal terasa tak bernilai, masyarakat bahkan perlu membawa tas-tas besar berisi uang kertas bahkan untuk transaksi umum dan kecil sekalipun. Kala itu angkanya mencapai 1.200% per tahun.
Pasca redenominasi, nilai uang kertas $20 tetap tidak berubah, masih di angka 10 sen Amerika dengan nilai tukar resmi, dan kurang dari 3 sen jika melihat nilai tukar pasar gelap. Lebih jauh, hiper-inflasi yang terjadi di Zimbabwe pun tak menunjukkan perubahan.
4. Nigeria
Nigeria menjadi salah satu negara yang gagal melakukan redenominasi mata uangnya. Laman Business Standard menyebut kala itu di tahun 1984, Muhammadu Buhari, pemimpin militer Nigeria tengah mengadakan tindakan keras anti-korupsi.
Uang kertas baru dengan warna baru pula kemudian diterbitkan supaya uang kertas lama tidak bisa digunakan lagi. Kebijakan ini berlangsung dalam waktu terbatas. Militer negara menginvalidasi 80% mata uang itu pada tahun 1987 demi membatasi pertukaran di pasar gelap.
Tindakan ini memicu demonstrasi mahasiswa pertama dan kemudian membuat tujuan pemerintah yang kala itu ingin memperbaiki ekonomi negara yang terlilit hutang dan inflasi menjadi gagal.
5. Kongo (Zaire)
Kongo atau yang dulu dikenal dengan Zaire juga merupakan salah satu negara yang gagal melakukan redenominasi mata uangnya. Mobutu Sese Seko yang pada tahun 1993 memimpin pemerintahan diktator mengeluarkan kebijakan reformasi mata uang serta rencana untuk menarik uang lama yang beredar dari sistem.
Bussiness Standard menjelaskan bahwa kebijakan baru ini tidak diterima dengan baik oleh publik dan malah mengakibatkan lebih banyak gangguan ekonomi. Pada tahun 1997, Mobutu kemudian digulingkan dari tahtanya.
Apa yang Bisa Indonesia Pelajari?
Beberapa cerita negara yang gagal lakukan redenominasi mata uang di atas bisa menjadi bahan kajian agar redenominasi rupiah yang digagas pemerintah menuai keberhasilan.
Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah pentingnya persiapan matang termasuk menyiapkan berbagai skenario terburuk yang mengintai dari wacana redenominasi rupiah ini. Kondisi ekonomi terkini hingga resiko peningkatan inflasi perlu menjadi bahan pertimbangan.
Kita pun diingatkan kembali akan pentingnya merancang kebijakan manajemen resiko yang secara jangka panjang mampu menekan angka inflasi, meminimalisir meningkatnya angka inflasi yang sebelumnya sudah dimiliki, menjaga stabilitas hingga mencegah adanya krisis lain di berbagai bidang.
Di samping itu, kasus di atas membuat kita tahu bahwa perlu komunikasi yang baik dan transparan antara pemerintah dan masyarakat semua kalangan supaya kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik.
Membangun kepercayaan masyarakat sembari meningkatkan literasi keuangan merupakan langkah penting. Pastikan pula bahwa kebijakan ini berpusat untuk mengejar manfaat yang bisa dituai masyarakat dan tidak disisipi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.
Faktor lain yang kemudian penting adalah persoalan waktu. Perubahan tidak selalu berjalan mudah, apalagi seperti yang dipaparkan Nwaoba (2010) bahwa redenominasi mata uang juga memicu efek psikologis yang melihat tingkat pendapatan menjadi lebih rendah.
Dua hal ini bisa menjadi catatan sebelum menyusun langkah jangka panjang untuk menyelesaikannya. Barangkali komunikasi yang baik, tanpa tekanan, dan penuh empati pada rakyat bisa menjadi opsi!
Di Indonesia sendiri wacana redenominasi rupiah sebenarnya bukan hal baru, malah termasuk rencana lama sejak era presiden sebelumnya. Berkas Rencana Redenominasi Rupiah di laman resmi DPR pun sudah terbit sejak 2012 lalu.
Rencana ini pun pernah hampir terlaksana, dulunya pernah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Keuangan tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 tahun 2020. Namun, kala itu pemerintah tengah fokus berjibaku mengurus Covid-19.
Dikutip dari laman BBC, redenominasi rupiah juga sempat menjadi omongan di tahun 2010. Namun mengingat kebijakan ini tidak hanya sebatas keputusan ekonomi, tetapi juga politik, serta perlu persiapan matang dan panjang hingga komitmen nasional, Bank Indonesia pada akhirnya belum melakukannya. Meski demikian, Deputi Gubernur BI kala itu, Budi Rohadi, menyebut akan mengusulkannya pada presiden.
Kini di tahun 2025 rencana redenominasi rupiah muncul kembali ke permukaan. Kali ini dibawa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkata bahwa pemerintah tengah persiapkan langkah konkret untuk merealisasikan program yang sudah selama bertahun-tahun terlupakan.
Upaya ini sendiri dilakukan agar sistem keuangan lebih sederhana, membuatnya menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi keuangan global.
Senada dengan yang disampaikan Alhusain (2012) dalam jurnalnya yang menyebut redenominasi rupiah bertujuan untuk menyederhanakan pecahan uang supaya transaksi lebih nyaman dan efisien, serta untuk mempersiapkan ekonomi Indonesia agar lebih setara dengan negara regional.
Sekian informasi seputar daftar negara yang gagal lakukan redenominasi mata uang beserta penyebab dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah mereka. Semoga artikel ini bisa membantu Kawan memahami persoalan redenominasi rupiah!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
