Oleh: Ari Palawi
Musisi, Pegiat Budaya dan Akademisi Universitas Syiah Kuala)
Ada masa ketika Aceh berbicara lewat bunyi—bukan sekadar lewat kata. Dari rapa’i yang menggetarkan tanah, lantunan zikir yang meneduhkan malam, hingga kidung didong yang menyatukan masyarakat di kampung-kampung. Setiap denting seurunee bukan hanya hiburan, melainkan cara Aceh mendengarkan dirinya sendiri. Di balik ritme dan harmoni itu tersimpan tata nilai: kedisiplinan, kebersamaan, dan kesadaran untuk menempatkan diri dalam keseimbangan. Namun kini, di tengah hiruk pikuk modernitas dan derasnya arus digitalisasi, Aceh seperti kehilangan sebagian nadanya. Ia masih bicara, tetapi belum sepenuhnya mendengar dirinya lagi.
Beberapa tahun terakhir, melalui serangkaian tulisan reflektif di ruang publik, saya mencoba menelusuri pertanyaan mendasar, yakni: Apakah mungkin membangun peradaban dengan bahasa musik—bukan dalam arti bunyi, melainkan cara berpikir yang harmonis?
Pertanyaan itu melahirkan gagasan tentang “Aceh Harmony Society” (AHS) dan “Aceh Philharmonic Orchestra” (APO): dua ruang gerak sosial-budaya yang berupaya menata kembali harmoni Aceh, baik dalam bentuk praksis maupun kesadaran kolektif. Kini, gagasan itu berkembang menjadi gerakan lintas bidang, mencakup pendidikan, riset, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya. Ia bukan proyek seremonial, melainkan kerja panjang untuk menjadikan budaya sebagai infrastruktur sosial.
Musik, dalam pengertian peradaban, adalah sistem kerja yang paling jujur. Tidak ada satu pun alat musik yang berkuasa atas yang lain. Setiap nada memiliki ruang, dan keindahan hanya lahir ketika setiap suara tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam.
Baca Selengkapnya
