Tidak sulit untuk mengetahui apakah 17+8 Tuntutan Rakyat sudah dipenuhi. Kawan bisa memantaunya bersama-sama.
Belakangan ini, media sosial ramai dengan unggahan seputar 17+8 Tuntutan Rakyat. Unggahan-unggahan tersebut bermunculan setelah adanya rentetan aksi unjuk rasa di berbagai darah sebagai respons atas berbagai isu, mulai dari besarnya gaji dan tunjangan DPR, kenaikan pajak, hingga adanya anggota DPR yang melontarkan ucapan tidak pantas kepada masyarakat.
Pada dasarnya, 17+8 Tuntutan Rakyat adalah aspirasi dan desakan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isinya terdiri dari 17 tuntutan jangka pandek dan 8 tuntutan reformasi jangka panjang. Angka 17+8 juga menyimbolkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia.
Untuk tuntutan jangka pendek, pemerintahan Prabowo diberi tenggat hingga Jumat (5/9/2025). Sedangkan untuk tuntutan jangka panjang, tenggatnya adalah Senin (31/8/2026).
Ke-25 tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dirumuskan oleh sejumlah tokoh seperti Salsa Erwina, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andhyta Firselly Utami, dan beberapa orang lainnya. Isinya merupakan intisari dari aspirasi banyak elemen dan organisasi masyarakat sipil, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), juga serikat buruh.
Cara Mengetahui Apakah 17+8 Tuntutan Rakyat Sudah Dipenuhi
Untuk mengetahui apakah 17+8 Tuntutan Rakyat sudah dipenuhi, Kawan bisa memanfaatkan platform Bijak Memantau yang dapat diakses lewat tautan bijakmemantau.id/tuntutan-178 atau 178tuntutanrakyat.id.
Dalam laman tersebut, akan ditampilkan daftar tuntutan dan progresnya. Pada bagian atas, terdapat pula angka yang menunjukkan berapa tuntutan yang statusnya "Baru mulai", "Malah mundur", "Belum Digubris" dan "Udah Dipenuhi".
Setiap tuntutan juga dapat dipantau progresnya berdasarkan berita dan perkembangan terkini. Misalnya untuk tuntutan pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, per Jumat (5/9/2025) pukul 11.30 WIB terpantau ada 7 catatan progres, dari soal permintaan maaf Kapolri hingga pemecatan Kompol Kosmas K Gae.
Tak hanya sekadar melihat, Kawan juga dapat ikut menjadi kontributor yang aktif mengirim berita dan perkembangan terkini. Di laman Bijak Memantau, tersedia form khusus yang dapat Kawan isi dengan informasi yang relevan. Tim Bijak Memantau akan memverifikasi informasi yang dikirim sebelum ditayangkan untuk memastikan kredibilitas dan akurasinya.
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat
Untuk memantau apakah 17+8 Tuntutan Rakyat sudah dipenuhi, Kawan tentu perlu tahu apa saja isi tuntutan tersebut. Selain dibagi menjadi tuntutan jangka panjang dan pendek, tuntutan-tuntutan yang ada pun dialamatkak ke pihak yang berbeda-beda pula, yakni Presiden, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
17 Tuntutan Jangka Pendek
Tuntutan untuk Presiden:
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi sejak 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak
Tuntutan untuk Polri:
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
Tuntutan untuk DPR:
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Tuntutan untuk Ketua Parpol
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
- Kader partai anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil
Tuntutan untuk TNI
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Tuntutan untuk Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol)
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
8 Tuntutan Jangka Panjang
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
- Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
- TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen, serta selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan
