Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia bukan hanya berjuang di medan tempur, tetapi juga di medan ekonomi.
Salah satu bab menarik dari perjalanan itu adalah kisah ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah), mata uang daerah yang pernah beredar di beberapa wilayah Indonesia antara tahun 1947 hingga 1950.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memperkenalkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai mata uang resmi. ORI menjadi simbol kedaulatan, menggantikan uang kolonial Belanda dan Jepang.
Dari ORI ke ORIDA
Di awal peredarannya, ORI bahkan memiliki nilai yang cukup kuat. Bahkan, 1 ORI setara dengan 2 uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Namun, situasi cepat berubah.
Agresi militer Belanda, gangguan keamanan, dan blokade ekonomi membuat distribusi ORI terhambat. Nilainya pun anjlok, hingga pada akhir 1947 perbandingannya dengan uang NICA berubah menjadi 1:5.
Masyarakat di banyak daerah kesulitan mendapatkan uang tunai, sementara perdagangan tetap harus berjalan.
Bermula dari Sumatra
Kondisi inilah yang melahirkan gagasan untuk mencetak mata uang daerah. Pemerintah memberi kewenangan kepada daerah untuk menerbitkan uang sendiri yang nilainya setara dengan ORI pusat.
Langkah ini bertujuan ganda, yakni untuk menjaga kelancaran ekonomi lokal dan mengatasi kelangkaan uang tunai. Mata uang inilah yang dikenal sebagai ORIDA.
ORIDA pertama kali lahir di Sumatera dengan nama ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera). Tanggal 11 April 1947 menjadi penanda beredarnya ORIPS, yang digagas oleh Tengku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera saat itu.
ORIPS dicetak dalam empat pecahan:
- Rp 1
- Rp 5
- Rp 10
- Rp 100
Semua pecahan ini memiliki nilai yang setara dengan ORI pusat, sehingga bisa digunakan tanpa perbedaan kurs. ORIPS menjadi penyelamat perputaran ekonomi di Sumatera ketika pasokan uang pusat nyaris terhenti.
Keberhasilan ORIPS di Sumatera membuat kebijakan ORIDA diadopsi di wilayah lain. Di Jawa, misalnya, ORIDA Banten mulai beredar pada 15 Desember 1947.
Penerbitan ORIDA diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1947, yang memberikan payung hukum bagi daerah-daerah untuk mencetak mata uang selama masa darurat.
Peran Strategis ORIDA di Masa Perang
Selama masa beredarnya, ORIDA berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kemandirian daerah.
Dengan ORIDA, pedagang bisa tetap bertransaksi meski uang pusat sulit dijangkau. Masyarakat juga bisa memiliki alat pembayaran yang sah di daerahnya. Selain itu, ekonomi lokal tetap bergerak di tengah situasi perang.
Bagi masyarakat kala itu, ORIDA bukan sekadar selembar kertas, melainkan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Berakhirnya Perjalanan ORIDA
ORIDA hanya berlaku selama masa darurat, yakni dari tahun 1947 hingga 1950.
Setelah situasi politik dan ekonomi mulai stabil pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda, sistem mata uang kembali terpusat. ORI menjadi satu-satunya mata uang resmi yang berlaku di seluruh Indonesia.
Meski hanya beredar dalam waktu singkat, ORIDA meninggalkan jejak sejarah yang menarik. ORIDA menjadi bukti bahwa di masa krisis, daerah mampu beradaptasi dan menemukan solusi untuk mempertahankan kehidupan ekonominya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
