Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh masyarakat dalam berbagai transaksi.
Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tren pasar agar dapat bertahan dan bersaing di tengah perubahan ekonomi digital yang pesat.
Akan tetapi, tantangan yang dihadapi UMKM masih cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hanya sekitar 1% UMKM yang mampu bertahan hingga lebih dari 10 tahun.
Rendahnya tingkat keberlangsungan usaha ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses modal, minimnya pengetahuan pasar, serta kurangnya keterampilan manajerial dan bisnis.
Dalam konteks ini, lambatnya implementasi metode pembayaran digital seperti QRIS juga menjadi cerminan kurangnya pemahaman terhadap tren pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang.
Optimalisasi Potensi Lokal lewat BMC dan QRIS: Mahasiswa UB Dorong UMKM Wonomulyo Naik Kelas
Dari sudut pandang konsumen, QRIS menawarkan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan dalam bertransaksi, kecepatan proses pembayaran, serta keamanan karena meminimalisasi risiko penggunaan uang palsu.
Oleh karena itu, UMKM seharusnya melihat kehadiran QRIS bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelanggan, serta memperkuat daya saing mereka di era digital.
Manfaat lain yang dapat diperoleh pelaku usaha, antara lain terhindar dari risiko kehilangan uang tunai, biaya transaksi yang rendah, serta kemudahan dalam pencatatan keuangan.
Lebih jauh lagi, digitalisasi UMKM melalui penggunaan QRIS memiliki implikasi strategis terhadap kebijakan fiskal negara. Dengan meningkatnya jumlah transaksi digital yang tercatat secara otomatis, transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi pun meningkat.
Hal ini memudahkan otoritas pajak untuk memantau perputaran ekonomi dan mengidentifikasi potensi pajak secara lebih akurat. Oleh karenanya, basis pajak menjadi lebih luas dan penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa perlu menaikkan tarif pajak.
Penggunaan QRIS juga secara bertahap mendorong UMKM untuk masuk ke dalam sektor formal yang menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat transformasi digital UMKM. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku usaha melalui program pelatihan dan pendampingan.
Fokus pelatihan ini harus mencakup keterampilan dasar dalam menggunakan platform e-commerce, strategi pemasaran digital, dan pemanfaatan sistem pembayaran elektronik. Pemerintah juga perlu menyediakan platform yang ramah pengguna dan berbiaya rendah, khususnya bagi UMKM yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar mereka tidak tertinggal dalam arus digitalisasi.
Makin Mendunia, Negara Mana Saja yang Sudah Terhubung dengan QRIS?
Selain itu, kemudahan proses registrasi dan rendahnya biaya transaksi menjadi faktor penting dalam mendorong UMKM untuk bergabung di ekosistem digital. Kolaborasi antara pemerintah, fintech, dan bank digital dapat memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan, seperti mobile banking, e-wallet, dan pembayaran berbasis QR code.
Untuk mempercepat integrasi ini, kebijakan fiskal dapat memberikan insentif, misalnya keringanan pajak, hibah, atau skema pajak yang disederhanakan bagi UMKM yang telah melakukan digitalisasi.
Dari sisi kebijakan fiskal, digitalisasi UMKM melalui e-commerce dan e-payment membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Transaksi digital yang terdokumentasi dengan baik mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.
Selain itu, alokasi anggaran negara dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur digital, peningkatan sistem keamanan siber, serta pengembangan logistik dan akses internet.
Investasi ini tidak hanya mempercepat inklusi UMKM dalam ekonomi digital, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks regional, QRIS juga memiliki potensi besar untuk diperluas sebagai sistem pembayaran lintas negara. Saat ini, QRIS sudah dapat digunakan di beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Jika terus dikembangkan dan didukung oleh regulasi yang terbuka terhadap masukan internasional, QRIS dapat menjadi sistem pembayaran regional yang kompetitif, bahkan sejajar dengan VISA atau Mastercard, sekaligus meningkatkan devisa negara.
Namun, transformasi digital juga membawa risiko baru, khususnya terkait keamanan siber. Potensi kejahatan digital seperti peretasan dan pencurian data harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Oleh karena itu, kerja sama antarlembaga seperti Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta institusi keamanan siber terkait menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi digital berjalan secara aman dan nyaman.
Lebih dari Sistem Pembayaran, QRIS adalah Simbol Perlawanan dan Kedaulatan Ekonomi Digital Indonesia
Dengan demikian, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM merupakan bentuk nyata dari prinsip “pajak dari rakyat untuk rakyat”. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk membangun ekosistem digital kembali dinikmati oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan daya saing usaha.
Ketika UMKM semakin mudah beradaptasi dengan teknologi dan memiliki akses ke sistem pembayaran digital, dalam konteks ini adalah QRIS, kepatuhan terhadap pajak juga bisa meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada penerimaan negara dan pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
