Indonesia menargetkan 30 persen wilayah lautnya menjadi kawasan konservasi pada 2045, mencakup sekitar 97,34 juta hektar. Menurut Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI, kawasan konservasi berperan sebagai wilayah limpasan (spillover effect) yang mendukung sektor perikanan berkelanjutan.
“Kawasan ini melindungi keanekaragaman hayati laut dan menjaga ekosistem pesisir dari kerusakan,” kata Hendra dalam acara Ocean Week di Pusat Kebudayaan Prancis Indonesia (IFI), Kamis (19/6/2025).
Pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk mengakui praktik adat seperti Sasi, di mana masyarakat tradisional mengelola laut secara berkelanjutan. Wilayah-wilayah ini kemudian ditetapkan sebagai hak kelola masyarakat oleh pemerintah.
Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen global, termasuk ratifikasi Perjanjian BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) dalam UN Ocean Conference (UNOC3) di Prancis pada Juni 2025.
Peran LSM dalam Mendukung Konservasi Laut
Arisetiarso Soemodinoto dari Rekam Nusantara menyatakan bahwa LSM telah lama berkontribusi dalam konservasi laut, meskipun awalnya sering dianggap berseberangan dengan pemerintah. Namun, sejak 1999, kolaborasi antara LSM dan pemerintah semakin kuat, terutama dalam pembentukan kebijakan.
LSM berperan dalam mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumber daya laut melalui edukasi dan program pemberdayaan. Namun, tantangan seperti pemutihan karang (coral bleaching) dan penurunan hasil tangkapan ikan tetap menjadi ancaman.
“Dampaknya baru terasa setelah bertahun-tahun, memengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pendekatan berbasis masyarakat dan pemantauan jangka panjang sangat diperlukan,” ujar Ari.
Baca juga Pakar Konservasi IPB Beberkan Dampak Tambang Nikel bagi Biota Laut Endemik di Raja Ampat
Kemitraan Indonesia-Prancis untuk Konservasi Laut
Pada 2025, Indonesia dan Prancis merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, yang akan diperkuat dengan Joint Vision 2050. Menurut Ardanti Sutarto dari French Development Agency (AFD), Prancis mendukung Indonesia dalam pengembangan blue economy dan blue carbon, termasuk penelitian kelautan.
AFD bekerja sama dengan KKP untuk memperkuat kawasan konservasi dari sisi ekonomi, mengingat masyarakat di sekitar kawasan konservasi seringkali rentan terhadap kemiskinan.
Salah satu inisiatifnya adalah Coral Reef Bond, yang akan fokus pada tiga kawasan konservasi. Selain itu, Prancis mendukung pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan pengurangan sampah plastik.
Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Konservasi Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, khususnya dalam pengembangan kawasan konservasi berbasis habitat kritis hiu paus di Teluk Saleh.
“Kemitraan ini adalah kemitraan yang kuat dan berdasar pada fakta bahwa indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sementara Prancis memiliki wilayah lautan terbesar kedua di dunia,” kata Fabien.
Ia menekankan bahwa kemitraan ini kuat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, sementara Prancis memiliki wilayah laut terbesar kedua di dunia.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski target 30 persen kawasan konservasi laut ambisius, Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui kolaborasi dengan masyarakat, LSM, dan mitra internasional seperti Prancis.
Tantangan ke depan termasuk memastikan pengelolaan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan dukungan berbagai pihak, target 2045 bukan hanya tentang luasan kawasan konservasi, tetapi juga tentang melindungi laut untuk generasi mendatang sekaligus memperkuat ekonomi biru Indonesia.
Baca juga RI Kembangkan Konservasi Laut Berbasis Masyarakat dengan Teknologi Satelit, Bagaimana Cara Kerjanya?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
