Krisis iklim dirasakan dampaknya oleh semua gender, tetapi perempuan adalah kaum yang paling terdampak dalam krisis iklim. Terutama perempuan yang tinggal di kawasan pesisir.
Naiknya air permukaan air laut di lahan basah pesisir menyebabkan perubahan habitat ikan yang merupakan tempat pembibitan penting untuk berbagai macam jenis ikan.
Hal tersebut membuat perempuan yang menafkahi keluarganya dengan cara melaut semakin sulit mencari ikan. Sebab, keruhnya air laut membuat mereka harus berlayar lebih jauh dan memakan waktu yang lebih lama.
Di Pulau Jawa sendiri, bulan Mei dan Juni 2025 yang seharusnya sudah masuk musim kemarau, curah hujan masih cenderung tinggi. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan perempuan yang melaut atau memiliki tambak di daerah pesisir tidak bisa bekerja. Ini disebabkan oleh angin topan yang dapat membahayakan nyawa mereka dan merugi.
Ekonomi Biru menuju Indonesia Maju dari Potensi Tak Terbatas Lautan Nusantara
Perempuan harus memutar otak untuk mencari alternatif persediaan makanan yang bergizi dan berprotein untuk keluarganya di rumah. Akses ke tempat-tempat kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit seringkali terhambat karena faktor banjir rob. Anak-anak nelayan kesulitan untuk pergi ke sekolah.
Peran Perempuan dalam Ekonomi Biru
Dilansir dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2024, KKP telah menaikan anggaran untuk program pengarusutamaan gender dana sebesar Rp 662 miliar.
Diterbitkan juga rangkaian kebijakan untuk pelibatan perempuan di ekonomi biru melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah.
Sudah seharusnya perempuan memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam implementasi ekonomi biru di daerah pesisir pantai. Memberdayakan perempuan merupakan hal yang penting untuk mencapai inklusivitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dan adil.
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menunjukan bahwa hanya sebesar 10% perempuan aktif terlibat dalam perikanan yang dikutip dari Roadmap Blue Economy.
Umumnya, perempuan terlibat dalam proses pasca suami mereka melaut, juga terlibat dalam pengalengan dan petambak garam.
Perempuan, Aktor dalam Pengambilan Kebijakan dan Pengelolaan Ekonomi Laut
Dalam Roadmap Blue Economy yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2023, menyebutkan perempuan juga perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk ekonomi biru. Termasuk perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan hingga yang terlibat di proses pemasaran.
Aspirasi perempuan yang berarti dalam mekanisme pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Tak hanya untuk keberlanjutan program ekonomi biru. Namun, juga untuk masa depan anak-anak mereka sebagai generasi penerus yang tinggal di kawasan tepi laut.
Perempuan juga bisa diberikan akses untuk mengelola aset-aset yang berkaitan dengan perikanan seperti lahan, tambak, pengelolaan uang dan teknologi serta kemampuan lainnya yang menunjang dalam praktek ekonomi biru di lapangan.
Indonesia Tekankan Komitmen Ekonomi Biru Melalui Deklarasi Sydney, Apa Itu?
Oleh sebab itu, dibutuhkan pembekalan seperti capacity building untuk menambah ilmu mengenai teknologi perikanan, metode produksi, dan manajemen keuangan beserta pemasaran hasil laut yang efisien.
Kemudian, mereka juga bisa memainkan peran aktif untuk membagikan pengetahuan kepada sesama masyarakat pesisir untuk bersama menjaga kelestarian laut dari sampah plastik, serta yang dapat merusak habitat biota laut.
Melalui inisiatif-inisiatif dan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat direalisasikan dan melibatkan partisipasi bermakna dari perempuan di kawasan pesisir.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
