Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan operasi smelter di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil Indonesia semakin parah dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut serta kehidupan masyarakat sekitar.
Dalam Environmental Outlook 2025, Mukri Friatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wadah Ahli Lingkungan Hutan Indonesia (WALHI), menyatakan bahwa 3.197 desa pesisir tercemar limbah tambang yang mengancam 35 ribu keluarga nelayan.
Operasi smelter menghasilkan limbah yang berbahaya karena mengandung racun. Dilaporkan bahwa 55 pulau kecil telah dikapling untuk tambang mineral dan batubara yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kehidupan masyarakat adat di sana.
Pencemaran udara, pesisir pantai, dan sungai adalah beberapa contoh krisis lingkungan yang akan berlanjut dan meningkat sebagai akibat dari operasi smelter.
Pencemaran Tambang dan Pesisir
Aktivitas tambang terutama penambangan pasir besi dan nikel telah merusak ekosistem pesisir di banyak wilayah seperti Bengkulu, Sulawesi, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur. Di Bengkulu, tambang pasir besi yang luas mulai mengancam kelestarian lingkungan pesisir barat Bengkulu dan pesisir barat Sumatera.
Di sisi lain, limbah tambang nikel mencemari air laut dan merusak terumbu karang di Sulawesi dan Maluku Utara, kadar logam berat yang melebihi batas aman mengancam kehidupan biota laut dan hasil tangkapan nelayan.
Di beberapa tempat seperti di Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung, kerusakan terumbu karang mencapai lebih dari 50%. Selain itu, eksploitasi tambang memperparah kondisi sungai dan membuat hilangnya hutan bakau di Kalimantan Timur.
Permasalahan ini muncul karena reklamasi dan pembangunan infrastruktur tambang seperti smelter dan PLTU yang menyebabkan habitat alami hilang dan sedimentasi lumpur meningkat, hal itu mengurangi kualitas air dan cahaya yang diperlukan ekosistem laut.
Limbah tambang yang mengandung logam berat dibuang langsung ke perairan tanpa pengolahan yang memadai. Kebijakan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor membuat intensitas kegiatan tambang semakin meningkat sehingga membuat kondisi ini semakin memburuk setiap tahun.
Kurangnya rehabilitasi dan tanggung jawab perusahaan tambang menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Dampak ekologis dan sosial dari relokasi masyarakat pesisir untuk tujuan strategis nasional seringkali diabaikan sehingga masyarakat pesisir kehilangan akses ke sumber daya alam yang aman dan berkelanjutan.
Dampak Terhadap Masyarakat
Limbah tambang yang mengandung logam berat seperti nikel dan merkuri dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Paparan air dan udara yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia, hingga penyakit kronis seperti kerusakan sistem saraf, masalah kekebalan, kerusakan ginjal, dan risiko kanker.
Mengkonsumsi biota laut dan ikan yang terkontaminasi limbah tambang meningkatkan risiko keracunan dan masalah kesehatan yang serius terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Selain itu, pencemaran ini dapat menyebabkan masalah pencernaan dan iritasi kulit, yang mengganggu kualitas hidup penduduk pesisir.
Dari segi sosial-ekonomi, masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pertanian terancam oleh pencemaran lingkungan tambang. Hasil tangkapan ikan dan produktivitas lahan menurun karena kerusakan ekosistem laut dan pesisir.
Akibatnya, pendapatan warga menjadi tidak stabil dan berkurang secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan meningkat, migrasi paksa, dan konflik sosial akibat persaingan sumber daya yang semakin ketat. Keadaan sosial masyarakat pesisir menjadi lebih buruk karena tradisi dan budaya lokal yang terkait dengan aktivitas laut hilang.
Dampak sosial ekonomi ini meningkatkan beban masyarakat dan membuat masyarakat pesisir lebih rentan terhadap perubahan lingkungan.
Kesimpulan dan Saran
Pencemaran tambang di pesisir telah berdampak negatif pada masyarakat sekitar dan lingkungan dari segi kesehatan dan sosial-ekonomi. Dengan kerusakan ekosistem pesisir yang terus meningkat, kualitas air menurun, terumbu karang rusak, dan habitat penting hilang. Pada akhirnya, ini mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir seperti nelayan dan petani.
Paparan limbah tambang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, termasuk gangguan pernapasan, keracunan logam berat, dan berbagai penyakit kronis, yang memburukkan kualitas hidup penduduk sekitar.
Namun, isu lingkungan ini masih kurang mendapatkan perhatian luas di masyarakat sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi melalui media sosial menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran tambang dan pentingnya pelestarian lingkungan.
Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi aktivitas tambang dan perlindungan lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Ini karena media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi, mengedukasi publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye lingkungan yang inovatif dan interaktif.
Selain upaya edukasi dan sosialisasi melalui media sosial yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran tambang dan pentingnya pelestarian lingkungan, solusi yang lebih komprehensif harus melibatkan peran aktif dari pemangku kebijakan.
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu membuat dan menegakkan regulasi yang kuat terkait pengelolaan tambang serta perlindungan lingkungan pesisir, termasuk penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.
Dalam hal infrastruktur, pemerintah dapat membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan mendorong penggunaan teknologi bersih untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas tambang.
Keterlibatan masyarakat juga sangat penting, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui kegiatan langsung seperti bersih pantai, pelatihan, dan diskusi, serta partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran.
Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan akan membuat solusi yang dihasilkan lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
