7 Mei 2025 lalu, India melancarkan serangan rudal ke Pakistan. India mengklaim bahwa operasi ini merupakan respons atas serangan teroris Pahalgam di Jammu dan Kashmir pada 22 April 2025, di mana India mengatakan bahwa Pakistan mendukung terorisme tersebut. Namun, Pakistan membantah hal ini.
Setelah beberapa hari berkonflik, keduanya memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Namun, gencatan itu disebut rentan gagal dan akan menimbulkan konflik baru.
Konflik antara India-Pakistan ini dapat memicu ketidakstabilan regional, bahkan memengaruhi hubungan antarnegara di Asia. Para ahli mengkhawatirkan kemungkinan adanya senjata nuklir yang digunakan oleh kedua negara tersebut yang dapat melanggar prinsip humaniter.
Pakar Keamanan Regional sekaligus Dosen National University of Singapore (NUS), Prof. Bilveer Singh, Ph.D., menyampaikan perlunya ASEAN untuk menjadi mediator kunci dalam menangani konflik India-Pakistan.
Menilik Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Prabowo
Pendekatan Apa yang Bisa Dilakukan ASEAN?
Konflik India-Pakistan disebut Bilveer dapat memicu ketidakstabilan regional hingga memengaruhi hubungan antarnegara Asia. Ia mengkhawatirkan penggunaan senjata nuklir yang jelas akan berdampak pada stabilitas dan dinamika keamanan di Asia.
“Tidak bisa dipungkiri, kedua negara menggunakan terorisme sebagai senjata proxy. Satu yang saya takutkan, penggunaan senjata nuklir atau aktivitas nuclear exchange. Tidak hanya 1.7 miliar penduduk mereka yang akan terhapus dari bumi, tapi kita (Asia) juga akan terdampak,” jelasnya dalam umy.ac.id.
Di sisi lain, ia mengamati bahwa ASEAN tidak ingin memihak dalam konflik abadi. Bilveer juga berharap bahwa model ASEAN dapat bermanfaat bagi India dan Pakistan. Menurutnya, pendekatan utama ASEAN adalah netral, membina kerja sama regional, serta keberagaman kemitraan politik dan keamanan.
Persaudaraan antarnegara ASEAN yang erat dan kesamaan bahwa perang bukan budaya ASEAN menjadi daya tawar penting sebagai mediator potensial untuk menengahi India dan Pakistan. Bilveer menyebut bahwa ASEAN merupakan masa depan dunia yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi yang berkapasitas.
“Kita bisa tutup semua selat-selat kunci perdagangan dunia, kita bisa melumpuhkan dua samudera. Kita rumpun melayu, berperang bukan budaya kita, kita bisa menyediakan platform pertemuan, kita (negara-negara ASEAN) bisa berjalan bersama,” pungkasnya.
Situasi Global Tak Menentu, ASEAN Tetap Damai bersama Indonesia
Awal Mula Konflik India-Pakistan
Konflik India dan Pakistan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Insiden saling serang antara dua negara ini sudah terjadi sejak 1947.
Melalui Council of Foreign Relations, konflik keduanya muncul akibat pemisahan India Britania atau Kemaharajaan Britania pada 1947. Pemisahan ini membentuk dua negara baru, Pakistan dengan mayoritas Muslim dan India dengan masyarakat Hindunya.
Salah satu faktor pemicu utama konflik adalah sengketa wilayah Jammu dan Kashmir dengan Muslim sebagai populasi mayoritas. Namun, daerah itu dipimpin oleh seorang Maharaja Hindu, Hari Sigh.
Awalnya, Maharaja memilih untuk netral. Akan tetapi, saat Pakistan menyerbu Kashmir, ia meminta bantuan pada India.
India pun memberikan syarat jika wilayahnya harus masuk dan bergabung dengan India, dan Maharaja setuju. Kemudian, India mengirimkan pasukan untuk mengusir pasukan dari Pakistan.
Sejak saat itu, Kashmir resmi menjadi bagian dari India. Meskipun demikian, Pakistan tidak pernah mengakui aneksasi itu. Pakistan juga menolak penggabungan Kashmir ke India hingga perang muncul pada 1947-1948.
Dua “saudara” ini berperang lagi pada 1965. Tahun 1971, India-Pakistan terlibat perang singkat atas Pakistan Timur. Pasukan India membantu wilayah tersebut untuk memperoleh kemerdekaan, hingga akhirnya berdirilah Bangladesh.
Konflik masih terus terjadi seiring berjalannya waktu meskipun telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan, konflik bersenjata hampir tumpah lagi setelah serangan teror di Mumbai tahun 2008 dan serangan pada konvoi militer India di Pulwama pada 2019.
Situasi makin memanas saat India mencabut status otonomi Jammu dan Kashmir pada 2019 lalu. Sepanjang 2024, kekerasan masih terus berlanjut di Kashmir sebagai respons dari upaya New Delhi untuk mengonsolidasikan kendali teritorial.
Saat ini, wilayah Kashmir terbagi oleh Line of Control (LoC) yang menjadi batas de facto antara dua negara.
Utamakan Dialog dalam Penyelesaian Konflik Myanmar, Indonesia: Sanksi Bukan DNA ASEAN
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
