Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dompet digital di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial. Menurut data Bank Indonesia (BI), transaksi uang elektronik meningkat 36,22%, mencapai 3,87 miliar transaksi pada triwulan II 2024.
Namun, kemajuan ini diiringi risiko kejahatan siber seperti pencurian data, fraud, dan serangan ransomware. Sebagai otoritas pengawas sistem pembayaran, Bank Indonesia memainkan peran krusial dalam memastikan keamanan transaksi dompet digital melalui regulasi, pengawasan, dan kolaborasi multidimensi.
Regulasi Ketat untuk Mitigasi Risiko Siber
Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kerangka regulasi untuk menjawab tantangan keamanan transaksi digital. Pada April 2024, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber.
Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran, termasuk penyedia dompet digital, untuk menerapkan standar keamanan tinggi seperti enkripsi data, verifikasi multi-faktor, dan sistem deteksi fraud berbasis kecerdasan artifisial.
Sebagai bentuk komitmen, BI meluncurkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24 Tahun 2024 untuk mempertegas pedoman pelaksanaan ketahanan siber. Aturan ini mencakup kewajiban melaporkan kejadian siber dan peningkatan kemampuan respons tak terduga secara lebih efektif.
Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong industri untuk berinovasi secara bertanggung jawab.
Kolaborasi dengan Otoritas dan Pelaku Industri
Bank Indonesia menyadari bahwa keamanan transaksi dompet digital tidak dapat diwujudkan secara mandiri. BI aktif berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengawasan terintegrasi.
Misalnya, melalui program cyber patrol, BI dan Kominfo memantau aktivitas digital yang berpotensi mengancam sistem pembayaran, seperti judi online dan phishing.
Di tingkat regional, BI juga terlibat dalam forum ASEAN untuk menyelaraskan standar keamanan siber dan bertukar informasi intelijen ancaman. Kolaborasi ini memungkinkan mitigasi risiko yang lebih efektif, mengingat serangan siber sering kali bersifat lintas batas.
Edukasi dan Literasi Keuangan Digital
Selain aspek teknis, BI fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat. BI mendorong pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah transaksi yang aman melalui program edukasi, salah satunya "Gerakan Nasional Literasi Keuangan Digital".
Dalam program ini, masyarakat diajak untuk meningkatkan kewaspadaan, seperti tidak menggunakan jaringan WiFi publik saat melakukan transaksi keuangan serta mampu mengidentifikasi ciri-ciri potensi penipuan.
Program ini didukung data BI yang menunjukkan 50,5 juta pengguna QRIS pada 2024—lonjakan 226,54% dari tahun sebelumnya. Dengan basis pengguna yang masif, edukasi menjadi kunci mengurangi kerentanan sosial-engineering seperti social hacking.
Fenomena Booming Dompet Digital di Indonesia: Penggunanya Banyak, Pilihannya Beragam
Penguatan Infrastruktur dan Teknologi
BI tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga membangun infrastruktur pendukung. Salah satu upaya yang dijalankan yaitu pengadaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) guna menjamin integrasi antara dompet digital dengan sistem perbankan. Sistem ini dilengkapi protokol keamanan mutakhir untuk mencegah kebocoran data.
BI juga mendorong adopsi teknologi biometrik dan tokenisasi dalam transaksi dompet digital. Contohnya, verifikasi wajah atau sidik jari telah diwajibkan untuk transaksi bernilai tinggi, mengurangi risiko penyalahgunaan akun.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Meski upaya BI cukup komprehensif, tantangan tetap ada. Pertama, kecepatan inovasi teknologi sering kali melampaui kemampuan regulasi. Kedua, minimnya literasi digital di daerah pelosok masih menjadi hambatan hingga saat ini. Untuk itu, BI berencana memperluas jangkauan edukasi ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan meningkatkan sinergi dengan fintech lokal.
Ke depan, BI akan terus menyempurnakan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 dengan fokus pada tiga pilar: keamanan, inklusi, dan inovasi. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital ASEAN.
Ternyata Ini Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran di Indonesia
Peran Bank Indonesia dalam keamanan transaksi dompet digital tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga visioner. Melalui kombinasi regulasi ketat, kolaborasi strategis, dan edukasi masif, BI terus menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan inklusif. Namun, partisipasi aktif masyarakat dan pelaku industri tetap menjadi faktor penentu kesuksesan agenda ini.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
