Jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang, di mana 4,76 persen di antaranya merupakan pengangguran terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan sebanyak 83.000 orang dari tahun sebelumnya.
Dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi menempati peringkat teratas dalam “penyumbang” jumlah pengangguran terbesar. Hal ini menunjukkan jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak benar-benar terserap dengan baik oleh lapangan kerja yang tersedia.
Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., Pakar dan Pemerhati bidang Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai tingginya pengangguran dari kelompok berpendidikan ini diakibatkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus bertambah dan kondisi lapangan kerja yang minim.
Di sisi lain, Tadjuddin juga menilai adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi sumber daya yang ada. Jika dibiarkan, hal ini dapat memunculkan masalah lain yang lebih serius, seperti naiknya tingkat kemiskinan, kriminalitas, dan melemahkan kompetensi masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah melihat peluang pengentasan pengangguran melalui ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Kebutuhan tenaga kerja di negara lain cukup tinggi, sedangkan Indonesia memiliki kelebihan jumlah tenaga kerja.
“Menyalurkan tenaga kerja bisa menjadi salah satu solusi. Dengan catatan, pemerintah perlu menjamin keamanan dan perlindungan tenaga kerja dengan menyalurkan secara Government to Government,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Data Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024
Ekspor Tenaga Kerja Jadi Peluang untuk Pengangguran Berpendidikan
Saat ini, banyak negara yang mengalami krisis tenaga kerja. Demi mengatasinya, negara-negara itu mendatangkan pekerja migran dari negara lain, utamanya yang memiliki penduduk banyak untuk dipekerjakan.
Contoh negara yang mengalami krisis tenaga kerja adalah Jepang dan Jerman. Bahkan, Jepang tengah mengalami depopulasi, di mana angka kelahiran menurun drastis beberapa tahun belakangan.
Melalui International Labour Organization (ILO), dijelaskan bahwa pekerja migran sangat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan di negara tujuan mereka. Sementara itu, bagi negara asal, para pekerja ini memberikan kontribusi pengiriman uang dan keterampilan yang diperoleh selama periode kerja mereka.
Di sisi lain, ada Vietnam dan Filipina yang juga melakukan ekspor tenaga kerja. Dalam situs ILO, dijelaskan bahwa lebih dari satu juta warga Filipina meninggalkan negaranya untuk bekerja di luar negeri.
Dalam sebuah tulisan yang diunggah oleh Nguyen Khac Giang dalam Fulcrum—situs yang menampilkan penelitian soal tren sosial-politik, ekonomi, dan geostrategis di Asia Tenggara—sejak 2010, lebih dari 1,4 juta warga Vietnam pergi ke luar negeri untuk bekerja. Tahun 2023, 155.000 pekerja Vietnam tercatat pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki program kerja sama Government to Government atau G to G dengan negara sahabat, seperti Jepang dan Jerman. Program G to G ini menawarkan lowongan kerja seperti perawat dan tenaga keperawatan untuk ditempatkan di Jepang.
Tak hanya itu, program G to G di Jerman juga menawarkan kesempatan bagi lulusan keperawatan atau sejenisnya untuk bekerja di berbagai bidang, seperti psikiatri, ruang operasi, bangsal umum, hingga unit perawatan intensif.
Angka PHK dan Pengangguran Meningkat, Bagaimana Solusi untuk Mengatasinya?
Pemerintah Diminta Dorong Upaya Pelatihan Kompetensi
Selain ekspor tenaga kerja ke luar negeri, Tadjuddin juga menyarankan agar pemerintah menciptakan peluang lapangan kerja terdidik yang dapat menampung sebagian besar angkatan kerja. Ia mencontohkan upaya seperti mendorong pelatihan kompetensi, pembangunan UMKM, dan membuka kembali kartu prakerja.
“Hal yang penting lagi menurut saya karena banyaknya tenaga kerja berpendidikan maka perlu ada revitalisasi pendidikan, terutama dalam hal pelatihan vokasi,” paparnya.
Pendidikan terapan perlu mendapat dukungan lebih besar agar dapat tersalurkan langsung di sektor industri. Selain itu, pengembangan pelatihan berbasis digital juga perlu ditingkatkan mengingat tantangan di bidang teknologi akan terus muncul.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat banyak perusahaan mengalami krisis. Pada akhirnya, mereka harus memberhentikan banyak karyawan.
“Gabungan antara PHK dan pengangguran usia muda berpendidikan itulah yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Maka pemerintah harus membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu,” tutup Tadjuddin.
Dibayangi Pengangguran Terdidik dan Underemployment, Tips Agar Freshgraduate Sarjana Tidak Overthinking
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
