Istilah transparansi sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama dalam hal pembangunan. Transparansi adalah salah satu prinsip yang menjadi acuan yang harus diterapkan oleh pelaku pembangunan pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Misalnya pembangunan pada skala lokal ataupun pada skala nasional. Artinya, transparansi memiliki intensitas urgensi yang besar dalam setiap proses pembangunan.
Oleh karenanya, transparansi dalam suatu pembangunan sudah menjadi salah satu kewajiban yang harus dipegang dan harus dilakukan oleh pelaku pembangunan itu sendiri. Penggaungan atas transparansi sudah barang tentu kita banyak mendengar dan melihat.
Akan tetapi, bagaimana jika transparansi yang digaungkan ataupun dipraktikan tersebut hanyalah bagian dari manipulasi semata? Bagaimana jadinya sebuah pembangunan dengan penerapan transparansi semacam itu dan dampaknya?
Hypocritical Transparency, Apakah Berbahaya?
Hypocritical transparency adalah sebuah istilah untuk menunjukkan adanya sikap dan tindakan yang seolah-olah bersifat transparan, namun sebenarnya tidak transparan. Hypocritical transparency terdiri dari dua kata “hypocritical” dan “transparency”.
Hypocritical berasal dari bahasa Yunani "hypokrisis", artinya "berpura-pura", atau "pengecut", atau dalam bahasa Inggris “hypocrite” yang artinya “munafik”. Sedangkan “transparency” diartikan sebagai "keterbukaan" atau sesuatu yang dapat dilihat secara nyata.
Artinya, hypocritical transparency adalah sikap dan tindakan yang dilakukan hanya untuk keperluan mewujudkan citra yang positif, bukan untuk keterbukaan yang sebenarnya. Seolah-olah transparan, tapi pada hakikat yang sebenarnya menyembunyikan banyak hal yang tidak boleh diketahui.
Hypocritical transparency dapat terjadi dalam sebuah pembangunan, baik lokal ataupun nasional. Bisa dikatakan bahwa pelaku pembangunan berpotensi melakukan hypocritical transparency. Sebab, pelaku pembangunan, terutama pemerintah, adalah bagian integral dari pembangunan itu sendiri.
Berbicara tentang nilai-nilai transparansi, tetapi sikap dan tindakan tidak mengarah pada nilai-nilai yang transparan, adalah salah satu gambaran yang dapat kita katakan sebagai indikator lahirnya praktik hypocritical transparency.
Pungutan Liar, Refleksi Transparansi Pelayanan Publik di Indonesia
Praktik hypocritical transparency dapat tergambarkan juga dalam sikap dan tindakan yang mengarah pada manipulasi informasi atau dalam artian lain, informasi yang disampaikan hanyalah sebatas yang menguntungkan mereka sendiri ataupun kelompok tertentu, bukan informasi yang dapat membahayakan citra dan reputasi mereka.
Selain itu, praktik ini juga dapat kita lihat dari sikap dan tindakan yang terkesan menyembunyikan motif-motif tertentu. Seperti halnya menyembunyikan motif atau alasan tertentu yang mengarah untuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi, ataupun untuk memberikan kesan positif di mata publik.
Melalui uraian yang ada, kita dapat mengatakan bawah praktik hypocritical transparency adalah tindakan yang bisa kita katakan berbahaya, terutama jika praktik ini dilakukan dalam sebuah pembangunan.
Praktik semacam ini dalam sebuah pembangunan dapat berpotensi melahirkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, korupsi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat.
Hakikat dan Peran Transparansi dalam Pembangunan
Pembangunan yang efektif dan berkelanjutan sudah barang tentu menjadi cita-cita kita bersama. Sebab, hal ini dapat membawa manfaat yang luas. Akan tetapi, bagaimanakah pembangunan semacam itu dapat benar-benar terwujud di tengah-tengah kita?
Transparansi, tentu menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut. Transparansi adalah salah satu bagian dari prinsip-prinsip Good Governance, atau yang kita kenal sebagai salah satu konsep yang hari ini dijadikan landasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Good Governance terdiri dari prinsip transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness.
Singkatnya, Good Governance adalah konsep yang pada dasarnya menawarkan tentang bagaimana sebuah pembangunan dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan tata kelola yang baik.
Transparansi sendiri memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan keberadaannya dalam sebuah pembangunan. Hal ini bertujuan agar transparansi tersebut tidak menjelma menjadi hypocritical transparency.
Mengenal Economic Hit Man, Transparansi Politisasi Ekonomi yang Destruktif
Unsur-unsur tersebut, setidaknya terdiri dari:
- Unsur informatif (informativeness), atau unsur yang berorientasi pada usaha pemberian informasi yang faktual, bukan fiktif, informasi yang jelas, detail, dan relavan, bukan kabur dan bersifat manipulative;
- Unsur keterbukaan (openness), atau unsur dimana setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang segala bentuk kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan, juga hasil-hasil yang dicapai dari setiap upaya pembangunan;
- Unsur pengungkapan (disclosure), atau unsur dimana pelaku pembangunan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada publik tentang aktivitas dan kinerja yang sudah dilakukan.
Urgensi Transparansi dalam Pembangunan
Transparansi adalah bagian dari salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Terutama oleh pemerintah dan masyarakat, selaku pelaku utama dari sebuah pembangunan. Ini bisa mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Transparansi merupakan media untuk meningkatkan akuntabilitas, juga media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Itulah mengapa hal ini perlu kita perhatikan bersama. Khususnya, tentang bagaimana transparansi tersebut dipraktikkan dalam upaya pembangunan berdasarkan unsur-unsur yang melekat dalam transparansi itu sendiri.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
