Hardiknas 2025 menjadi momentum untuk merefleksikan peran pendidikan dalam membangun bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia terkhusus di daerah-daerah perbatasan.
Tantangan pendidikan saat ini tidak hanya sebatas akses pendidikan tetapi mengutamakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan inklusif di berbagai pelosok.
Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, para pendidik, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkesinambungan.
Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara mengungkapkan bahwa angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Belu hanya 7,6 per tahun, yang berarti sekitar 50 persen anak-anak di Kabupaten Belu hanya menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD).
“Untuk itu, saya mencanangkan program selama lima tahun ke depan agar di setiap Sekolah Dasar, jika lokasinya memungkinkan akan dibangun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan strategi ini, program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dapat terlaksana dengan maksimal di Kabupaten Belu,” tegas Willy Lay.
Hal ini sejalan dengan mimpi besar Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Goncalves untuk membangun pendidikan di Belu, di mana isu pendidikan merupakan salah satu agenda utama dalam 1 program kerja yang diusung oleh Bupati dan Wabup Kabupaten Belu.
Pendidikan gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP di Kabupaten Belu sesuai dengan misi pendidikan yang diimplementasikan sebagai bentuk pemerataan pendidikan yang inklusif.
Lebih lanjut, Willy Lay menyinggung tingginya angka pengangguran pada lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi di wilayah perbatasan RI-RDTL.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu tahun 2024 sebesar 5, 45 persen, artinya peluang kerja tidak berimbang dengan mutu lulusan.
Willy Lay menyadari bahwa pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan cukup, sehingga menurutnya pekerja migran yang bersertifikat dan legal menjadi salah satu solusi alternatif yang harus dipertimbangkan.
“Dari informasi yang saya terima, kuota pekerja migran di Indonesia dari tahun 2025 hingga 2030 mencapai 125.000 orang. Artinya, dada 25.000 slot per tahun. Saya akan mengundang perusahaan resmi ke Kabupaten Belu untuk melakukan sosialisasi langsung agar masyarakat tidak lagi menempuh jalur illegal yang berisiko pada praktik perdagangan orang,” tegas Willy Lay.
Selain itu, Willy Lay juga mendorong keterwakilan siswa-siswi Kabupaten Belu untuk bersekolah pada sekolah-sekolah kedinasan nasional yang jumlahnya mencapai 40 hingga 50 institusi.
“Saya minta dukungan dari semua pihak baik TNI, Polri, OPD, lembaga agama, dan orang tua agar bisa membina dan mempersiapkan generasi muda kita untuk masuk ke sekolah-sekolah kedinasan pada tahun-tahun yang akan datang,” tambah Willy Lay.
Di akhir sambutannya, Willy Lay secara resmi membuka pameran Gebyar SMA dan SMK se-Kabupaten Belu yang menampilkan beragam karya ekonomi kreatif dari pelajar tingkat menengah atas.
Usai upacara bendera, dilanjutkan dengan pergelaran tarian Likurai, Gawi, dan Tebe bersama 2.000 penari dari siswa-siswi SMP dan SMA se-Kabupaten Belu.
Semoga Hardiknas 2025 membawa perubahan dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan karakter yang menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.
Hal ini menjadi tolak ukur dalam nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, disiplin, kerja keras dan lain sebagainya.
Dengan semangat Hardiknas 2025, mari kita bersama-sama membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik, berkualitas, dan merata. Mari kita kobarkan semangat belajar dan mengajar untuk mewujudkan Indonesia maju.
Hardiknas sebagai pengingat, bahwa belajar adalah kemewahan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
