Negara jiran yang kecil tapi kaya raya, yakni Singapura, di mana pendapatan per kapitanya tahun 2024 mencapai US$90.689 (Indonesia US$4.960), itu akan menyelenggarakan Pemilihan Umum pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, untuk memilih semua 97 anggota Parlemen Singapura di 33 daerah pemilihan. Pemilu ini akan menjadi yang ke-19 di Singapura sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1948 dan ke-14 sejak kemerdekaannya pada tahun 1965.
Menjelang Pemilu ini, temperatur politik sudah memanas, namun bukan karena perebutan yang keras di antara partai politik, melainkan karena ajakan beberapa orang dari luar negeri, yakni dari jirannya sendiri — Malaysia. Ajakan dari negara jiran itu mendapatkan protes keras dari Perdana Menteri Singapura yang mengatakan, “Orang-orang asing tidak seharusnya menentukan hasil dari Pemilu kita.”
Pernyataannya menyusul pengumuman pemerintah pada hari Jumat, tanggal 24 April 2025, bahwa mereka meminta Meta untuk memblokir akses ke postingan Facebook yang dibuat oleh dua politisi Malaysia dan mantan tahanan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, yang sekarang menjadi warga negara Australia. Postingan itu mengkritik penanganan masalah agama Singapura dan mendesak pemilih untuk memberikan suara dalam pemilu berdasarkan agama.
“Orang asing yang mendesak warga Singapura untuk memilih berdasarkan agama (yang dianut) telah melewati batas,” kata Perdana Menteri Lawrence Wong pada hari Sabtu (26/4), menekankan bahwa aktor eksternal tidak boleh diizinkan untuk mengeksploitasi perpecahan di dalam negeri.
Pada konferensi pers di Pusat Pers Nasional, Wong menyambut baik “konsensus yang jelas” dari partai-partai oposisi yang menolak campur tangan asing dalam pemilihan Singapura. Dia mendesak semua pemimpin politik untuk juga dengan tegas menolak dukungan luar negeri. Wong mengatakan, dia mengadakan konferensi pers di tengah kampanye Pemilu 2025, dalam posisinya sebagai Perdana Menteri, karena masalah ini menyangkut “masalah kepentingan nasional”.
Selaras dengan pernyataan Perdana Menteri Wong, Menteri Negara Senior Zaqy Mohamad mengatakan sangat memprihatinkan bahwa orang asing mengeksploitasi hubungan ras dan elemen agama untuk keuntungan politik selama periode pemilihan ini.
“Jadi, ketika Anda memiliki partai seperti PAS, misalnya, menganut pandangan tertentu, meminta warga Singapura untuk memilih di sepanjang garis agama dan rasial, saya pikir itu sangat berbahaya,” kata kandidat Partai Aksi Rakyat untuk Marsiling-Yew Tee GRC kepada wartawan menjelang jalan-jalan di Pasar Fuchun.
“Itulah tipe politik yang mungkin dapat Anda lihat di Malaysia, di mana Anda memiliki partai yang berbeda yang mewakili agama yang berbeda atau ras yang berbeda, sama ada itu UMNO, PAS, DAP, dan MIC, dan Anda dapat melihat bagaimana partai-partai itu diorganisasi.” lanjutnya.
Ia merujuk kepada Pertubuhan Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Partai Aksi Demokratik (DAP), dan Kongres India Malaysia (MIC) sebagai partai-partai Malaysia yang berasaskan ras. Singapura telah menghabiskan 60 tahun terakhir mencoba membangun perdamaian, harmoni, saling percaya, dan masyarakat yang memahami serta menghormati iman satu sama lain, katanya.
Negara jiran Singapura, seperti halnya negara Indonesia yang besar ini, selalu menghindari konflik antarwarganya yang berdasarkan pada ras dan agama yang di Indonesia dikenal dengan SARA, yaitu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Singapura yang dibangun dengan susah payah sampai menjadi negara maju, nampaknya tidak ingin rakyatnya terpecah belah akibat konflik berdasarkan suku dan agama.
Perlu diketahui, jumlah penduduk Singapura di tahun 2023 adalah 5,918 juta orang, di mana etnis keturunan Tionghwanya mencapai 76,2%, sedangkan etnis Melayu sekitar 13,5% atau sekitar 500.000 lebih, sisanya keturunan India.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
