Belakangan ini, masyarakat Indonesia dibuat gerah dengan kabar dari Amerika Serikat.
Melalui laporan Foreign Trade Barriers 2025, pemerintah AS menyebut bahwa sistem Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan penghambat perdagangan internasional, dari kacamata AS.
Berita ini cepat sekali menyebar — viral di media sosial, grup WhatsApp, forum diskusi.
Dimana-mana, reaksi publik seragam: heran, kesal, bahkan tidak habis pikir.
Bagaimana mungkin sistem pembayaran yang dibuat oleh orang Indonesia, memakai uang orang Indonesia, jual belinya di Indonesia, mempermudah rakyat Indonesia malah 'dikritik' si paling superpower itu?
Lebih lucu lagi, tudingan ini datang justru di saat penggunaan QRIS dalam negeri sedang mengalami ledakan pertumbuhan. Menurut data Bank Indonesia, sepanjang kuartal pertama 2025, volume transaksi QRIS melesat 169,1% dibandingkan tahun lalu.
Transaksi digital via aplikasi mobile naik 34,5%, sementara transaksi internet banking bertumbuh 18,9%. Dalam tiga bulan saja, Indonesia mencatat 10,76 miliar transaksi digital — rekor baru dalam sejarah keuangan nasional.
Ini artinya satu hal: ketika AS mengkritik, rakyat Indonesia justru makin yakin.
QRIS bukan hanya teknologi. QRIS adalah bukti bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam dunia digital.
QRIS dan Kedaulatan Digital: Kenapa Kita Harus Bertahan
Bagi banyak orang Indonesia, QRIS bukan hanya mempermudah belanja.
Ia adalah simbol kemandirian. Lewat QRIS, jutaan transaksi rakyat Indonesia kini diproses di dalam negeri, tanpa perlu bergantung pada jaringan pembayaran global seperti Visa atau Mastercard. Dan sudah beberapa tahun ini, QRIS juga sudah bisa dipakai di luar negeri.
Saya sendiri membuktikannya. Di Bangkok, saya membeli makanan jalanan hanya dengan scan QRIS, sukses tanpa hambatan. Di Kuala Lumpur, saya membeli durian di pinggir jalan, lagi-lagi berhasil pakai QRIS. Keduanya saya lakukan tanpa harus menukar Baht atau Ringgit, tanpa harus berurusan dengan konversi Dolar AS, tanpa harus berurusan dengan Visa dan Mastercard .
Pengalaman ini membuka mata: QRIS bukan hanya solusi lokal, QRIS adalah langkah Indonesia menuju kemandirian transaksi internasional.
Namun, bisa jadi justru di sinilah letak keberatan Amerika.
Dalam keluhannya, AS menyoroti berbagai peraturan BI yang membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran dan mewajibkan transaksi domestik diproses di dalam negeri. Kalau diterjemahkan secara sederhana: mereka tidak suka karena tidak lagi bebas mendominasi pasar pembayaran Indonesia.
Sebelum ada GPN dan QRIS, perusahaan asing bisa langsung memproses transaksi nasabah Indonesia bahkan dari server di luar negeri. Sekarang? Mereka harus tunduk pada regulasi lokal, berbagi infrastruktur, dan menghormati kedaulatan pembayaran nasional.
Dan tentu saja, bagi negara yang sudah terbiasa mengatur jalannya perdagangan dunia, ini terasa sebagai "hambatan".
Tapi apakah itu salah?
Tentu tidak. Sebaliknya, ini adalah langkah logis dari sebuah negara berdaulat yang ingin menjaga data warganya, menekan biaya transaksi, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan kontrol atas arus keuangan nasional.
Tidak heran kalau rakyat Indonesia pasang badan. Tagar #QRISHargaMati membanjiri media sosial, penuh dengan komentar bernada patriotisme dan bangga atas karya anak bangsa sendiri.
QRIS, bagi mereka, bukan hanya alat bayar; QRIS adalah lambang harga diri bangsa di tengah arus globalisasi.
Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka pintu untuk operator asing, namun dengan aturan main yang ditetapkan oleh Indonesia sendiri.
Bukan diskriminasi, melainkan bentuk perlakuan adil, di tanah kita, dengan sistem kita.
Bagus, pak!
Lebih jauh lagi, ekspansi QRIS tidak berhenti di dalam negeri.
Setelah berhasil terkoneksi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, QRIS kini tengah mengincar Filipina, Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab.
QRIS sedang melebarkan sayapnya di Asia, membuka jalan untuk sistem pembayaran lintas negara yang berbasis pada kedaulatan, bukan dominasi.
Dengan proyeksi nilai transaksi digital nasional yang akan mencapai US$50 miliar pada 2026, QRIS bukan sekadar proyek lokal — ia adalah senjata strategis Indonesia di pentas global.
References
Bank Indonesia. (2025, April 23). Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI: Pertumbuhan Transaksi Digital QRIS Kuartal I-2025. Bank Indonesia. Retrieved from https://www.bi.go.id
DetikFinance. (2025, April 21). QRIS Dikritik AS, Warganet Indonesia Ramai-ramai Pasang Badan. Detik.com. Retrieved from https://finance.detik.com
Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). (2025, February). 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Office of the United States Trade Representative. Retrieved from https://ustr.gov
Statista. (2024). Value of Digital Payments in Indonesia (2022-2026). Statista Research Department. Retrieved from https://www.statista.com
CNBC Indonesia. (2025, April 21). Negosiasi Tarif Resiprokal, AS Soroti Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia. CNBC Indonesia. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com
Kompas.com. (2025, April 21). Pemerintah Indonesia Tegaskan Kedaulatan Sistem Pembayaran Nasional di Tengah Sorotan AS. Kompas.com. Retrieved from https://www.kompas.com
Bank Indonesia. (2022). PADG No. 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi QRIS. Bank Indonesia. Retrieved from https://www.bi.go.id
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
