Foto di atas merupakan foto sekolah di salah satu desa terpojok di Blitar, Bululawang. Satu sekolah ini memiliki total 34 siswa dengan ruang kelas terbatas sebanyak tiga kelas, sehingga mereka harus membagi kelasnya dengan dua jenjang. Menunjukan adanya keterbatasan dalam infrastruktur yang berdampak pada kondisi pengajaran di Sekolah.
Pendidikan bukan sekadar sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga pondasi utama bagi pembangunan nasional. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan merata, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan belaka.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari ketimpangan akses hingga komersialisasi pendidikan yang memperburuk kesenjangan sosial.
Ketimpangan Akses Pendidikan: Masih Jauh dari Ideal
Salah satu agenda besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah pemerataan akses pendidikan, salah satunya melalui program Wajib Belajar 13 Tahun. Namun, dalam praktiknya, pemerataan ini masih jauh dari kenyataan.
Jangankan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), bahkan di Pulau Jawa yang dianggap lebih maju, akses pendidikan masih timpang. Perbedaan kualitas pendidikan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau bahkan beberapa daerah di Jawa Barat, menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan dan akses digital belum sepenuhnya memadai.
Banyak sekolah di pedesaan masih menghadapi kekurangan guru berkualitas, minimnya fasilitas, serta keterbatasan akses internet yang semakin memperlebar kesenjangan dengan daerah perkotaan. Pemerintah memang telah menggencarkan digitalisasi pendidikan, tetapi tanpa infrastruktur yang merata, inisiatif ini hanya akan menguntungkan daerah yang sudah maju, sementara daerah terpencil semakin tertinggal.
Komersialisasi Pendidikan: Mengikis Esensi Pendidikan Itu Sendiri
Selain ketimpangan akses, sistem pendidikan Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa komersialisasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara justru berubah menjadi komoditas. Lembaga pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, semakin menuntut biaya yang tinggi, menjadikan pendidikan berkualitas sebagai barang mewah yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di universitas swasta, tetapi juga merambah ke perguruan tinggi negeri. Biaya UKT yang semakin mahal dan berbagai skema komersialisasi lainnya membuat pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat ekonomi bawah. Akibatnya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tidak lagi ditentukan oleh kecerdasan dan kerja keras, tetapi oleh kondisi ekonomi.
Mewujudkan Pendidikan yang Setara: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Jika Indonesia benar-benar ingin mencapai status negara maju pada 2045, sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan retorika tanpa perbaikan nyata di lapangan. Beberapa langkah konkret yang harus segera diambil antara lain:
Pemerataan Infrastruktur Pendidikan: Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas pendidikan di daerah terpencil setara dengan di perkotaan, baik dalam hal bangunan, tenaga pengajar, maupun akses teknologi.
Reformasi Kurikulum yang Berorientasi pada Kebutuhan Nyata: Pendidikan harus lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja, bukan sekadar formalitas akademik yang tidak aplikatif.
Subsidi Pendidikan yang Lebih Inklusif: Pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara finansial.
Jika langkah-langkah konkret ini diambil dan diimplementasikan dengan konsisten, maka Indonesia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai status negara maju pada 2045. Sebaliknya, jika pemerintah hanya mengandalkan retorika tanpa tindakan nyata, maka Indonesia akan terperangkap dalam siklus ketimpangan pendidikan yang menghambat kemajuan bangsa.
Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan implementasi, tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam tindakan nyata yang membawa perubahan positif.
Tanpa langkah-langkah konkret ini, Indonesia akan terus terperangkap dalam siklus ketimpangan pendidikan yang menghambat kemajuan bangsa. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam kebijakan dan implementasi nyata.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
