Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia.
Namun, kendala finansial sering kali membatasi akselerasinya. Bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan ini.
Karenanya, pemerintah mengadopsi pendekatan pembiayaan alternatif dan kreatif, melibatkan sektor swasta, dan membuka peluang inovasi dalam pendanaan. Lalu, bagaimana skema ini bekerja?
Investasi Berorientasi Ekspor, Kunci Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional?
Apa Itu Pembiayaan Kreatif dalam Infrastruktur?
Pembiayaan kreatif adalah upaya pemerintah untuk memperluas skema pendanaan di luar jalur konvensional dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan.
Salah satu regulasi kunci yang baru diluncurkan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2024, yang memperkenalkan mekanisme Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau dikenal secara global sebagai Land Value Capture (LVC).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong swasta berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus mengurangi beban APBN.
Pada acara peluncuran regulasi tersebut, Agustus 2024, Airlangga menegaskan pentingnya pembiayaan kreatif sebagai solusi masa depan untuk memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur di Indonesia.
Bagaimana Mekanisme P3NK atau LVC Bekerja?
LVC berfokus pada peningkatan nilai tanah atau kawasan akibat investasi publik. Peningkatan nilai ini akan dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan baru untuk proyek infrastruktur. Ada dua model penerapan LVC:
- Berbasis Pajak: Pemerintah daerah bisa menarik pajak tambahan atau retribusi khusus dari pemilik tanah yang mendapatkan manfaat langsung dari infrastruktur baru.
- Berbasis Pembangunan: Pemilik lahan atau pengembang diberi insentif untuk berinvestasi dalam proyek terkait infrastruktur dengan harapan kenaikan nilai kawasan.
Plh. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Suroto, menjelaskan bahwa implementasi P3NK dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pemerataan ekonomi, dan menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata.
Melihat 2 Kawasan Ekonomi Khusus Bertaraf Internasional di Banten dan Tangerang
Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Langkah Selanjutnya
Untuk mengimplementasikan mekanisme P3NK, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk Asian Development Bank (ADB) dan PwC Indonesia. Dukungan teknis dari kedua institusi ini diharapkan dapat memperkuat pedoman dan prosedur implementasi, memastikan keberhasilan skema ini di lapangan.
“LVC memberikan kesempatan unik bagi Indonesia untuk membiayai proyek infrastruktur dengan lebih efisien,” ujar Jiro Tominaga, ADB Country Director.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan kenaikan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi publik akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Saat ini, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait sedang menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan P3NK.
Kegiatan sosialisasi yang digelar di Jakarta pada 9 Oktober 2024 menjadi momentum penting untuk memperkaya pemahaman dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
Semakin Maju, Infrastruktur Mutu RI Nomor 1 di Asia Tenggara
Tantangan dan Peluang: Apakah LVC Cukup Efektif?
Meski LVC menawarkan potensi besar, mekanisme ini bukan tanpa tantangan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah kapasitas pemerintah daerah dengan tata kelola yang baik dan dukungan regulasi kuat.
Selain itu, harus ada pengawasan agar penerapan skema ini tidak menimbulkan praktik korupsi atau ketimpangan. Kemudian, emilik tanah dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar skema ini dapat berjalan dengan lancar.
Namun, dengan regulasi dan tata kelola yang tepat, pembiayaan kreatif seperti LVC dapat menjadi jawaban atas masalah keterbatasan dana pembangunan.
Jika diimplementasikan dengan baik, LVC tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjamin bahwa manfaat pertumbuhan tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.
Dengan mengurangi ketergantungan pada APBN dan mendorong partisipasi sektor swasta, kebijakan ini memberikan peluang baru untuk pemerataan ekonomi. Namun, implementasinya harus dikelola dengan cermat agar tujuan pembangunan jangka panjang tercapai.
Tantangan Pembangunan IKN dalam Menarik Investasi Asing
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
