Dokumen akhir rancangan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Gerbangkertasusila Plus (GKS+), diterima oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
Dokumen ini merupakan dasar panduan yang komprehensif untuk pembangunan mobilitas yang lebih terintegrasi di kawasan Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Wilayah tersebut merupakan rangkaian daerah industri di Jawa Timur.
Penyerahan dokumen rancangan diberikan oleh perwakilan Kreditanstat für Wiederaubau (KfW) Development Bank, berupa buku laporan cetak oleh Olaf Goerke, minggu lalu.
Manfaat Mobilisasi yang Terintegrasi bagi Masyarakat
Adanya buku panduan tersebut menjadi dasar pembangunan mobilisasi yang kolaboratif dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota setempat.
Dokumen SUMP juga menjadi upaya untuk meningkatkan layanan mobilitas masyarakat dengan memadukan berbagai rencana transportasi publik di GKS+.
Target selanjutnya dari pelaksanaan SUMP adalah proses implementasi. Akses pembiayaan dan sumber pendanaan menjadi prioritas dalam hal ini.
Baca juga: TelePontren, Layanan Baru Kemenag untuk Cegah Perundungan Anak
Dalam keterangan resminya, Adhy menyebut, apabila seluruh rencana pemerintah terlaksana, akan banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Jawa Timur. Salah satu manfaatnya adalah dengan adanya layanan umum sepanjang 700 km yang berbasis jalan, rel, dan air.
Selain itu, akan ada 25 intermoda HUN. Lebih lanjut, pengguna angkutan umum akan naik hingga 3,5 kali lipat. Kemacetan digadang-gadang juga akan berkurang hingga 64 persen.
Kemudian, akan tersedia 9 potensi area pengembangan berbasis transit dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 38 persen.
"Laporan SUMP yang dicita-citakan akhirnya selesai dan akan menjadi dasar dalam mendetailkan master plan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah Gerbangkertasusila plus,” ujar Adhy saat penyerahan dokumen.
Potensi Gerbangkertasusila yang Besar
Gerbangkertasusila memiliki potensi ekonomi sangat besar. Kontribusi GKS+ terhadap perekonomian Jawa Timur mencapai 53,5 persen. Mobilitas di wilayah GKS+ sendiri mencapai 10,55 juta per hari, di mana 49 persen total komuter di wilayah GKS+ berasal dari perjalanan komuter di Kota Surabaya.
Baca juga: Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi, Pemerintah Kini Kaji BBM Rendah Sulfur
“Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam upaya penyediaan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan berkelanjutan serta pentingnya dukungan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim, utamanya Project dan progam infrastruktur transportasi publik khususnya wilayah GKS+ yang perlu segera direalisasikan,” Adhy.
Nantinya, SUMP tidak hanya sekadar menjadi rujukan untuk mengembangkan transportasi publik, tetapi juga menjawab urban planning, seperti masalah sampah, air, dan sanitasi. Hal ini dianggap penting karena konsep tata ruang dan transportasi publik harus selaras.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjadi contoh provinsi yang mampu mengoptimalisasikan rel kereta api dengan perumahan pemukiman. Lewat perencanaan dan realisasi yang baik ini, terbukti Jawa Timur mampu menghasilkan tata ruang yang baik.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
