Seperti yang telah diketahui sebelumnya, China atau Tiongkok mengklaim perairan Laut China Selatan secara sepihak dan bukan berlandaskan Konvensi Hukum Laut Internasional di bawah PBB. China memilih menggunakan klaim 9 Dash Line sebagai daerah perairan resmi maritimnya. Mengutip laman ICAS Maritime Affairs Program serta Ministry of Foreign Affairs of the Poeple’s Republic of China, pada Rabu (1/5), 9 Dash Line bukan berdasarkan klaim sepihak semata. Garis tersebut didasarkan pada sejarah, karena nenek moyang China adalah yang pertama menjelajahi wilayah perairan tersebut.
Kemudian pada tahun 1947, pemerintah China mengumumkan klaimnya atas Laut China Selatan melalui peta resmi dengan garis U berisi sebelas garis putus-putus. Namun, setelah lima tahun dan negosiasi dengan Vietnam mengenai Teluk Tonkin, China mengurangi garis klaim menjadi sembilan. Meskipun demikian, China tetap mempertahankan klaim tersebut, menimbulkan ketegangan berulang dengan negara-negara tetangga seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia di Natuna.
Ketegangan antara China dan Indonesia di kawasan perairan Natuna pernah terjadi dan menjadi pembahasan hangat di dalam negeri pada tahun 2016. Tepatnya pada bulan Maret, kapal ikan milik China KM Kway Fey 10078, memasuki perairan Natuna secara ilegal. Indonesia sebagai pemilik sah daerah perairan tersebut berdasarkan UNCLOS 1982 segera merespon.
KP Hiu 11 segera bertindak. Peringatan awal telah diberikan. Namun, KM Kway Fey tidak mau berhenti sembari tetap melaju dengan zig-zag sehingga KP Hiu 11 tidak punya pilihan lain untuk terus mengejar.
Mitos Air Terjun Sedudo Nganjuk, Kandaskan Hubungan hingga Lancarkan Karier Politik
Personil KP Hiu 11 pada akhirnya berhasil membawa ABK kapal untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat yang bersamaan, kapal Coastguard milik China tiba-tiba muncul dan berjalan dengan kecepatan tinggi. KP Hiu 11 sudah mencoba menghubungi melalui radio. Namun, tidak ada jawaban sebelum pada akhirnya Coastguard China menabrakkan diri kepada KM Kway Fey. Seluruh personel KP Hiu 11 selamat dengan 8 ABK KM Kway Fey yang kemudian ditindaklanjuti untuk proses hukum lebih lanjut, dikutip dari Republika, Minggu (5/5).
Susi Pudjiastuti, sebagai Menteri Kelautan, meminta Menteri Luar Negeri untuk segera mengirim nota diplomatik kepada China terkait dua hal, yaitu pelanggaran Coastguard China di ZEE Indonesia serta pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum kepada kapal ilegal. Semakin menegang, Menteri Susi bahkan mengancam untuk menyeret persoalan tersebut menuju Pengadilan Hukum Laut Internasional, dilansir dari CNN Indonesia. Ketegangan mereda setelah kunjungan diplomatik antara kedua negara, dengan kesepakatan untuk menahan diri agar tidak memperburuk situasi.
Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian menjadi sorotan. Dengan jargon "Tenggelamkan!", tindakannya memberi citra Indonesia sebagai negara yang berani dan tidak takut melawan pelanggar hukum. Di bawah kepemimpinannya, sekitar 558 kapal asing, termasuk dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Papua Nugini, Nigeria, Belize, dan China, ditenggelamkan.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab atas illegal fishing, berhasil mengurangi kedatangan kapal asing sebanyak 64% sejak 2017, seperti yang disampaikan Menteri Susi pada tahun 2018.
Tindakan Susi, termasuk menenggelamkan kapal asing ilegal, patut diapresiasi. Bentuk menenggelamkan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin, baik secara langsung maupun secara tidak langsung setidaknya telah menimbulkan persepsi deterrence atau daya tangkal bagi wilayah di kawasan.
Analisis Krisis Minyak Goreng di Indonesia dari Sisi Ekonomi Politik
Dengan demikian, negara-negara di sekitar kawasan melihat Indonesia sebagai negara yang tak gentar menghadapi ancaman besar meskipun tidak memiliki nuklir. Lebih lanjut, bukan tidak mungkin Indonesia telah berhasil menciptakan persepsi daya tangkal sampai ke level atau anggapan dimana negara lain menjadi ‘segan’ dan lebih ‘menghormati’ Indonesia berdasarkan regulasi secara internasional.
Begitupun dengan China, walaupun Indonesia menjalin hubungan hangat sebagai mitra dagang, Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Susi tidak segan untuk menghentikan kapal China yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Ketegangan pun pada akhirnya dapat teratasi karena dua negara baik Indonesia maupun China sama-sama masih membutuhkan terhadap satu sama lain demi keuntungan dan kepentingan nasional.
Selepas ketegangan tahun 2016, tepat di bulan Maret tahun 2024, Menteri Luar Negeri China dalam konferensi pers mengatakan bahwa pihaknya akan berjanji melanjutkan Code of Conduct Laut China Selatan dengan ASEAN. Wang Yi menekankan bahwa China selalu menahan diri dalam ketegangan dan berupaya mencari solusi bersama secara kolektif, menurut Antara.
Pada tahun 2023, saat Indonesia menjadi tuan rumah perundingan antara ASEAN dan China mengenai Code of Conduct, pembahasan berhasil mencapai tahap kedua.
Code of Conduct yang dirumuskan diharapkan akan menjadi pedoman perilaku bagi negara-negara ASEAN serta China yang menaati norma, prinsip, serta aturan internasional berdasarkan hukum internasional demi mencapai Laut China Selatan yang stabil dan aman.
Selain mengedepankan hard power seperti apa yang telah dilakukan saat masa kepemimpinan Menteri Susi, Indonesia juga sama-sama mengedepankan soft power melalui Kementerian Luar Negeri. Strategi ini merupakan strategi yang sudah tepat mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia saat ini mengadopsi posisi hedging atau sebuah strategi yang dimaksudkan untuk melindungi diri dari risiko ataupun ketidakpastian dengan mengambil langkah-langkah yang memungkinkan negara untuk beradaptasi di tengah-tengah ambiguitas serta konstelasi politik global yang dinamis.
Dalam arti lain, Indonesia berupaya untuk mengurangi risiko geopolitik dan ekonomi yang mungkin timbul dari ketegangan-ketegangan di kawasan khususnya dalam konteks Laut China Selatan dengan cara yang memungkinkan Indonesia untuk tetap mempertahankan prinsip bebas-aktif dalam kebebasan bertindak serta pemilihan langkah strategis.
Alangkah baiknya Indonesia masih harus mempertahankan prinsip-prinsip maupun langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya karena ketegangan di perairan Laut China Selatan masih dapat terjadi kapan saja.
Seperti bentrokan yang baru saja terjadi pada awal Mei 2024, kapal Coast Guard China menembakkan meriam air ke kapal Coast Guard Filipina di dekat Scarborough Shoal.
Kisah Rayuan Politik Jenderal De Kock kepada Diponegoro saat Momen Ramadan
Bahkan, hal tersebut direspon secara langsung oleh pakta aliansi Filipina yaitu Amerika Serikat, Australia dan Jepang untuk setuju meningkatkan latihan militer di kawasan Filipina. Bukan tidak mungkin bila ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan pada akhirnya akan kembali meluas dan mengenai Indonesia.
Belum lagi kondisi ketegangan Geopolitik di kawasan lain. Walaupun terlihat terlalu jauh jika dilihat dari sisi geografis, sistem internasional merupakan sebuah sistem yang saling terkoneksi satu sama lain. Russia yang menginginkan beberapa wilayah Ukraina untuk ‘kembali’ bisa saja membuat China ter-influence untuk bermanuver lebih beringas terhadap Taiwan. Sebelum kemudian ketegangan yang lebih kompleks kembali muncul di kawasan. Mengingat perairan Taiwan juga termasuk ke dalam klaim 9 Dash Line milik China.
Sumber:
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20240501074623-7-534839/tetangga-ri-tegang-kapal-china-tembak-meriam-air-ke-kapal-filipina/2
- https://kemlu.go.id/portal/en/read/5153/berita/indonesias-initiative-accelerates-south-china-sea-code-of-conduct-negotiations#:~:text=The%20COC%20is%20expected%20to,and%20peaceful%20South%20China%20Sea
- https://www.antaranews.com/berita/3999522/china-janji-lanjutkan-negosiasi-laut-china-selatan-dengan-negara-asean
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222164409-4-47620/susi-tenggelamkan-kapal-illegal-fishing-turun-64-tahun-ini
- https://regional.kompas.com/read/2019/10/07/06122911/ini-jumlah-kapal-yang-ditenggelamkan-susi-selama-menjabat-menteri-kelautan?page=all#google_vignette
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160621100151-20-139694/kemelut-indonesia-china-di-natuna-sepanjang-2016
- https://news.republika.co.id/berita/o4c2xr219/kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-km-kway-fey-10078#google_vignette
- https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/201607/t20160713_679474.html#:~:text=China%27s%20Inherent%20Territory-,i.%20China%27s%20sovereignty%20over%20Nanhai%20Zhudao%20is%20established%20in%20the%20course%20of%20history,-8.%20The%20Chinese
- https://chinaus-icas.org/research/map-spotlight-nine-dash-line/#:~:text=The%20number%20of%20dashes%20was,in%20the%20South%20China%20Sea
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News