#LombaArtikelPKN2023 "PekanKebudayaanNasional2023 #IndonesiaMelumbungUntukMelambung
Akhir-akhir ini masyarakat menghadapi kenyataan meningkatnya kasus intoleransi, ujaran kebencian dan sentimen SARA. Berbagai gugatan terhadap wawasan kebangsaan dan kebinekaan budaya Indonesia bermunculan dan kerapkali diwujudkan dalam aksi-aksi sektarian yang penuh kekerasan. Ini menjadi peringatan terhadap usaha penguatan identitas budaya masyarakat.
Harian Kompas (28/11/2018) menulis telah terjadi proses reduksi kebudayaan karena belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan. Wawasan kebangsaan menghilang dalam periode yang terlalu lama dan akses masyarakat pada keanekaragaman budaya tidak merata sehingga dialog antar tata nilai yang berbeda menjadi kurang optimal. Ekosistem budaya dan lingkungan hidup dihancurkan oleh akumulasi modal yang membuat irama hidup masyarakat berbenturan dengan daur hidup lingkungan.
Di sisi lain, tata kelembagaan bidang kebudayaan juga belum optimal. Terjadi ketidakseragaman nomenklatur birokrasi pemerintah bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah yang mempersulit koordinasi dan pengambilan kebijakan secara terpadu. Pada level nasional, terjadi pula tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga dalam bidang kebudayaan. Selain itu, regulasi di tingkat daerah yang berporos pada pemajuan kebudayaan dengan semangat memperkaya keberagaman juga kurang.
Hal ini berpengaruh pada desain kebijakan budaya yang dihasilkan. Tidak ada sistem pendataan kebudayaan terpadu yang menghubungkan pusat data pemerintah dan masyarakat yang dapat diakses publik. Termasuk akses yang terbuka dan akomodatif terhadap infrastruktur dan sarana prasarana kebudayaan. Tata kelola sumber daya manusia kebudayaan juga belum optimal.
Hal ini berakibat meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas. Perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat kurang, termasuk pemanfaatan budaya modern sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi juga belum optimal. Paradigma pembangunan masih memandang kebudayaan sebagai beban, bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.
Maka sudah menjadi kewajiban negara memastikan kebudayaan mewarnai setiap lini pembangunan, sesuai Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Maka digelarnya Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pada 20-29 Oktober 2023 di Jakarta menjadi ajang para pelaku dan pengambil kebijakan bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah bermusyarawarah. Tema PKN 2023 ”Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan”, menyiratkan makna atas relevansi setiap aksi berkesenian dan berkebudayaan dengan tetap mengakar pada nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Pendekatan lumbung yang digunakan menyimbolkan kekuatan kolektif, seperti kolaborasi, saling berbagi, hemat, ramah lingkungan, dan kegembiraan. Lebih kurang ada sekitar 700 seniman, 600 komunitas, dan 1.000 pelaku budaya di 223 titik berkontribusi dalam persoalan pelestarian kebudayaan dan lingkungan.
Di PKN juga dilangsungkan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI), untuk melihat kembali hasil kerja dari kesepakatan kongres sebelumnya yang disetujui Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 sebagai Strategi Kebudayaan. KKI juga merumuskan rencana induk kemajuan kebudayaan untuk menjawab tantangan domestik dan global saat ini.
Pembahasan KKI meliputi inklusivitas dan kebebasan berekspresi, interaksi seniman dan hukum, kebudayaan dan pendidikan, pariwisata dan teknologi, pemberdayaan desa dan masyarakat adat, serta sumber daya, infrastruktur dan kelembagaan kebudayaan.
KKI menelorkan sepuluh gagasan penting untuk pembangunan kebudayaan Indonesia. Yaitu kebudayaan sebagai kebutuhan dasar publik, dan sekaligus panduan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi; dukungan terhadap kebebasan berekspresi melalui platform ekonomi budaya; dukungan sistem pendidikan berkebudayaan yang terintegrasi dan lintas sektoral; transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan sebagai elemen ekosistem pemajuan kebudayaan; perekatan budaya lintas batas yang partisipatif dan inklusif; pemanfaatan teknologi digital untuk mengolah dataraya budaya masyarakat; kedaulatan masyarakat adat dan lokal; kebutuhan pembentukan badan amatan pemajuan kebudayaan (cultural observatory) berperspektif holistik, trans- dan multi-disiplin; dan model APBN/D yang diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan.
Kebudayaan menjadi daya utama dalam mewujudkan transformasi ke-Indonesiaan, melalui penguatan budi-daya (cara-cara inovatif dan kreatif), serta pemuliaan daya-budi (panduan etika dan moralitas baru untuk menghadapi dinamika global yang multi-dimensi).
Strategi
Sebuah kebudayaan pada intinya sebuah kerja meninggikan level kebudayaan dari moralitas tradisi atau adat yang dilakukan manusia, baik di tingkat personal atau komunal. Sebuah acuan abstrak-idealistis yang dimufakatkan untuk terciptanya kerja sama, harmoni, atau sebuah keteraturan hidup, di mana kecenderungan individual atau kelompok/sektarian tak ganggu keseluruhan (Dahana, 2014).
Kebudayaan semestinya dimaknai sebagai sebuah strategi kehidupan. Ia harus dipahami sebagai medium transformasi nilai-nilai budaya, penguatan ikatan-ikatan sosial antarwarga masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengokohkan peradaban umat manusia.
Perwujudan setiap aktivitas kultural selayaknya berada dalam orientasi humanitarian yang bertumpu pada nilai-nilai kehidupan manusia, bukan dengan kebenaran ideologi zaman semata. Orientasi semacam ini idealnya mewujud dalam kehidupan publik.
Isu-isu yang relevan dibahas perlu mendapatkan tawaran perspektif baru yang bersumber pada asimilasi pengetahuan. Dengannya bisa lahir berbagai kegiatan/program kebudayaan yang berperspektif baru dari perluasan pelibatan pemangku kepentingan yang menjaga berjalannya strategi kebudayaan.
Termasuk dalam tahun politik ini KKI dan PKN perlu menyaring perspektif kebudayaan calon presiden melalui janji dan komitmen politiknya sebagai pemegang kebijakan tertinggi negara, khususnya dalam bidang kebudayaan. Siapapun yang memimpin negeri ini, ia bertanggung jawab menata kembali manusia dan kebudayaan Indonesia, yang sebagian di antaranya telah tercerabut dari akar budayanya.
Dengannya, seturut analogi Ashadi Siregar (2003), aspek penting dalam kehidupan kultural, yaitu ruang kebebasan dan netralitas, basis rasionalitas dan kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan dapat terjaga. Ruang kebebasan dan netralitas merupakan kondisi yang menjaga manusia untuk memiliki kediriannya. Basis rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial. Sedang orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang bermakna guna memerangi konstruksi sosial yang merugikan nilai kemanusiaan dalam kehidupan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
