Pemerintah berencana menaikkan besaran anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam RAPBN 2024 menjadi Rp493,494 triliun. Pendanaan ini akan terus dioptimalkan untuk mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Putut Hari Satyaka mengungkapkan, program Perlinsos cukup membantu penanggulangan kemiskinan di Indonesia, terutama saat pandemi Covid-19.
Studi Bank Dunia (IEP, 2021) mencatat, pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan kemiskinan sebesar 11,8 persen jika tidak ada tambahan program Perlinsos pada 2020. Namun, ternyata tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19 persen. Melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat, program ini mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan.
Anggaran Bertambah Rp8 Triliun, Bansos Beras Lanjut sampai Akhir 2023
Dia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program perlinsos dan pemberdayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tenggat waktunya maksimal sampai 2024 dengan tahapan sebagai berikut.
- TA 2021: kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen dengan prioritas intervensi pada 35 kabupaten/kota dalam 7 provinsi.
- TA 2022: kemiskinan ekstrem menjadi 2,04 persen dengan prioritas perluasan intervensi pada 212 kabupaten/kota.
- TA 2023: kemiskinan ekstrem menjadi 1—2 persen dengan prioritas perluasan intervensi pada 514 kabupaten/kota.
- TA 2024: kemiskinan ekstrem menjadi 0 atau lebih rendah dari 1 persen.
Optimisme dalam Kehidupan Sosial: Sikap Gotong Royong Selamatkan Bangsa
Alokasi Perlinsos 2024
Putut menguraikan, sebagian besar anggaran Perlinsos 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L. Anggaran Perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp156.071,3 miliar yang akan dialokasikan instansi berikut.
- Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) anak sebanyak 38.400 anak. Kemudian, Atensi lansia sebanyak 32.600 orang, Atensi penyandang disabilitas sebanyak 53.800 orang, serta Atensi korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV sebanyak 14.700 orang.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penyaluran bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk pelaksanaan program Indonesia Pintar bagi 20,8 juta siswa serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana.
Sementara itu, kata Putut, anggaran perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326.772,7 miliar.
“Anggaran itu dialokasikan untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 19,58 juta kiloliter (kl), penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 12 juta debitur,” paparnya.
Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) yang direncanakan sebesar Rp10,6 miliar. Dana ini akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 2,96 juta KPM.
GARDA PANGAN: Food Loss, Food Waste, dan Gerakan Donasi Makanan Berlebih
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
