Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mengkaji penerapan aturan baru yang melarang tersangka atau tahanan kasus korupsi menggunakan masker atau penutup wajah ketika diperlihatkan kepada publik.
Kebijakan ini diusulkan sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, "Hal ini sedang kami bahas secara internal untuk menyusun mekanisme yang tepat."
Selama ini memang belum ada ketentuan khusus yang mengatur penampilan tahanan saat diperlihatkan di hadapan publik. Dengan adanya kajian ini, KPK berkomitmen menciptakan pedoman yang jelas bagi semua pihak terkait, terutama dalam proses pemeriksaan tahanan.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menambahkan bahwa usulan ini sebaiknya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang KUHAP yang sedang dibahas DPR.
Baca juga Tagar #JusticeFor dan Fenomena Selective Justice: Wujud Solidaritas Publik untuk Penegakan Hukum
"Ketika seseorang ditangkap karena korupsi dan wajahnya diperlihatkan ke publik, mereka harus menanggung rasa malu. Ini penting untuk efek pencegahan," tegas Tanak.
Ia pun mengajak peran aktif media massa untuk menyosialisasikan gagasan ini kepada masyarakat. Dukungan publik diharapkan dapat mendorong DPR memasukkan pasal larangan ini dalam amendemen KUHAP.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus menciptakan efek jera yang lebih nyata di tengah masyarakat.
Dengan aturan baru ini, KPK berharap dapat meningkatkan akuntabilitas proses hukum dan memberikan pesan tegas bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dipermalukan secara terbuka.
Kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang cukup efektif dalam menekan angka korupsi.
Baca juga Pengamat Hukum: RUU Perampasan Aset Bisa Tingkatkan Kepercayaan Publik
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
