Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa keputusan resmi akan diumumkan tepat pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2025. Langkah ini diambil setelah Dewan Pengupahan Daerah merampungkan serangkaian rapat intensif guna merumuskan angka yang dianggap paling tepat bagi buruh maupun pelaku usaha di ibu kota.
Pramono menyatakan bahwa draf Keputusan Gubernur sudah rampung dan tinggal dipublikasikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meskipun keputusan sudah diambil, pihak Balai Kota masih menutup rapat angka pastinya hingga pengumuman resmi dilakukan.
"Kami sedang mempersiapkan keputusan Gubernur, sebenarnya sudah ada keputusan tetapi kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi yang jelas sudah putus," tegas Pramono di Balai Kota Jakarta.
Dalam menetapkan angka kenaikan ini, Pemprov DKI Jakarta bersandar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengupahan. Penggunaan payung hukum ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi hukum yang jelas.
Secara teknis, perhitungan kenaikan UMP tahun ini mengikuti formula: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua komponen utama yang menjadi variabel penentu:
Inflasi DKI Jakarta (September y-on-y): 2,40%
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta: 4,96%
Rentang Alfa: 0,5 hingga 0,9 (indeks kontribusi tenaga kerja)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
