Sejumlah pihak mulai melontarkan gagasan agar kantin sekolah dimanfaatkan sebagai dapur penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini muncul seiring dengan upaya mencari model terbaik dalam implementasi program tersebut, mengingat kantin sekolah sudah memiliki fasilitas dasar yang dekat dengan peserta didik dan mudah dikelola.
Kasus keracunan massal yang menimpa 5.620 pelajar setelah menyantap makanan program MBG menjadi perhatian serius DPR. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga keterlibatan ahli gizi, bukan hanya soal anggaran semata.
Sebagai langkah perbaikan, Said mengusulkan agar kantin sekolah direhabilitasi dan difungsikan sebagai dapur khusus MBG. Dengan cara ini, penyediaan makanan bisa lebih terjamin dari segi sanitasi dan keamanan, serta hanya ditujukan untuk peserta didik di sekolah masing-masing.
Menurutnya, sistem tersebut lebih efektif dibanding menyerahkan sepenuhnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini menanggung beban berat hingga 3.000 porsi per hari. Agar lebih realistis, ia menyarankan beban SPPG dikurangi dengan menyediakan sekitar 1.000 porsi setiap hari. Selain meringankan tugas, langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
