Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana Jakarta untuk menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di sejumlah fasilitas publik maupun tempat hiburan. Ia ingin agar regulasi ini berjalan mulus tanpa menyulitkan pelaku usaha kecil, terutama warung rokok dan UMKM. Fokus utamanya adalah membatasi area merokok, bukan menghapus usaha rokok.
Dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) KTR, setiap fasilitas publik maupun penyelenggara acara diwajibkan menyediakan ruang merokok tertutup yang terpisah dari area utama. Tujuannya agar asap tidak menyebar dan tidak mengganggu pengunjung non perokok.
Mekanisme penerapan akan dilakukan secara bertahap, melalui tahap sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengelola tempat. Dalam pembahasan, DPRD dan Pemprov ditargetkan menyelesaikan pasal demi pasal agar Raperda KTR bisa segera difinalisasi.
Pramono menekankan bahwa regulasi ini tidak boleh mengganggu UMKM, terutama para pedagang warung rokok kecil. Raperda akan membatasi aktivitas merokok di tempat tertutup tertentu, tetapi tidak melarang orang untuk berjualan rokok secara umum.
Ia memberi contoh yaitu, bila ada tempat karaoke, ruang merokok di karaoke harus disiapkan oleh pengelola secara tertutup, namun pedagang rokok di sekitarnya tak boleh dilarang berjualan. Prinsip itu dijunjung agar roda ekonomi kecil tetap berjalan lancar.
Beberapa kritik muncul bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok bisa berdampak pada warung dekat sekolah atau fasilitas umum. Pramono dan tim merespons dengan memastikan regulasi disusun proporsional dan mempertimbangkan jarak larangan yang wajar.
Jika implementasi dijalankan dengan baik, kawasan tanpa rokok bisa membantu menjaga kesehatan warga sekaligus tetap menghargai kelangsungan bisnis kecil. Dengan perpaduan edukasi dan aturan teknis, harapannya kebijakan ini menarik perhatian publik sekaligus adil bagi semua pihak.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
