Pemerintah terus mendorong peningkatan minat investasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.
Salah satu caranya adalah melalui penyediaan infrastruktur yang bermanfaat. Proyeksi RPJMN 2025–2029, menunjukkan bahwa Indonesia butuh investasi infrastruktur dengan nilai lebih dari Rp10.303 triliun.
Demi mewujudkan investasi infrastruktur tersebut, dibutuhkan peran sektor swasta. Bukan tanpa sebab, keberadaan swasta penting karena terbatasnya kapasitas pembiayaan melalui APBN maupun APBD. Untuk itulah, skema pembiyaaan alternatif menjadi instrumen utama dalam menopang pembangunan nasional. Implementasinya pun perlu didorong.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) baru-baru ini menandatangani Berita Acara Kerja Sama Koordinasi Percepatan Penyediaan Pembiayaan Utang Daerah Berbentuk Pinjaman Daerah untuk Pembiayaan Infrastruktur Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional Melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai simbol komitmen koordinasi bersama untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman daerah, Rabu (24/09).
Hal tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pembiayaan daerah, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat penyaluran dana infrastruktur daerah.
“Penandatanganan Berita Acara ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menyederhanakan proses pengajuan, serta memastikan pembiayaan infrastruktur daerah lebih cepat tersalurkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
