Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4) siang.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK memberikan arahan strategis kepada jajaran pimpinan pusat dan daerah untuk memastikan instruksi Presiden RI berjalan cepat dengan prioritas utama pada keselamatan jiwa, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menko PMK menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat secara langsung di tengah masyarakat terdampak. Menko PMK menginstruksikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto untuk segera bertolak ke lokasi bencana guna memimpin penanganan darurat serta memastikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat dapat segera dikucurkan tanpa hambatan birokrasi.
“Keselamatan manusia menjadi prioritas utama, sehingga evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan korban memperoleh pelayanan terbaik,” tulis rilis BNPB.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto yang hadir langsung di Kantor Pusat BNPB bersama pimpinan kementerian/lembaga segera mengoordinasikan langkah-langkah teknis. Berdasarkan laporan dari Kepala BMKG RI, gempa tektonik ini berpusat di laut 132 km barat laut Ternate dengan kedalaman 33 km dan diikuti aktivitas gempa susulan hingga siang hari.
Guncangan terkuat dirasakan pada skala V–VI MMI di Ternate dan IV–V MMI di Kota Manado, yang mengakibatkan dampak fisik signifikan pada bangunan publik dan permukiman.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
